PARLEMENTARIA.COM – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyoroti tingginya risiko kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di sejumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah. Karena itu, dia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat.
Fauzi menilai kondisi BPR di Jawa Tengah cukup mengkhawatirkan karena tingkat kredit bermasalahnya berada jauh di atas standar nasional. Ia juga mengungkapkan bahwa OJK telah mencabut izin 161 BPR di seluruh Indonesia akibat berbagai pelanggaran.
“OJK telah mencabut izin 161 BPR sehingga jumlahnya kini tinggal sekitar seribu tiga ratusan. Pencabutan ini terjadi karena kredit fiktif, fraud, dan manipulasi data antara pihak BPR dan nasabah,” jelas Fauzi saat Kunsfik Komisi XI di Kantor OJK Jawa Tengah, Semarang, Jumat (28/11/2025).
Di Jawa Tengah, NPL BPR tercatat mencapai 18-19 persen, jauh di atas batas ideal yang seharusnya berada di bawah 5 persen. Kondisi ini menunjukkan banyak BPR berada dalam kondisi tidak sehat dan memerlukan langkah korektif segera.
Untuk mencegah kondisi semakin memburuk, Komisi XI memberikan sejumlah rekomendasi kepada OJK. Pengawasan intensif menjadi langkah utama untuk mendeteksi dini potensi penyimpangan. Selain itu, OJK diminta memberikan edukasi kepada pengelola BPR guna meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola yang sehat.
“Kami meminta kepada OJK beberapa hal: pertama, melakukan pengawasan lebih ketat terhadap BPR. Kedua, memberikan edukasi dan inklusi bagi para pengelola BPR. Ketiga, menerapkan regulasi yang tegas terkait tata kelola BPR di Jawa Tengah dan DIY,” tegas Fauzi.
Selain pengawasan, Komisi XI juga menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi antara BPD, BPR, dan perbankan lain agar operasional mereka berjalan selaras dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Fauzi menambahkan bahwa perbaikan sistem pengawasan akan berdampak langsung pada kualitas penyaluran kredit kepada pelaku usaha, termasuk UMKM.
“Harapan kami ke depan, kredit yang diberikan kepada UMKM bisa meningkat, pelaku usaha semakin banyak, UMKM dapat naik kelas, sehingga ekonomi masyarakat makin membaik,” tutupnya. (*)
