PARLEMENTARIA.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti belum seragamnya pelaksanaan biaya pemeriksaan istitha’ah kesehatan bagi calon jemaah haji (calhaj) di berbagai daerah. Kondisi ini dinilai menambah beban biaya bagi jemaah.
Demikian disampaikan Selly usai pertemuan tim kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI dengan jajaran Kanwil kemenag Kepulauan Riau (Kepri) dan Wali Kota/Kepala Otorita Batam, Kamis (13/11/2025).
Ia menyebutkan, perbedaan tarif di setiap daerah ada yang mencapai Rp1 juta dan ada yang di bawahnya. Ini menjadi polemik karena menambah biaya di luar pelunasan haji.
Selain soal biaya, ia menekankan perlunya standardisasi nasional terkait kriteria penyakit yang menentukan kelulusan istitha’ah kesehatan. Kejelasan standar tersebut penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian di lapangan.
“Standardisasi penyakit apa saja yang boleh dan tidak boleh berangkat harus jelas. Ini akan menjadi bahan pendalaman Komisi VIII dalam rapat kerja mendatang,” ujarnya.
Selly meminta Kementerian Haji bertindak tegas terhadap kemungkinan adanya praktik manipulasi dokumen kesehatan oleh oknum tertentu di daerah.
“Kementerian Haji perlu mengeluarkan semacam ultimatum kepada kantor wilayah maupun pejabat di daerah agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam penentuan istitha’ah,” tegasnya.
Selly menegaskan bahwa ketentuan istitha’ah kesehatan sepenuhnya merujuk pada aturan Pemerintah Arab Saudi, bukan keputusan dari Indonesia. Karena itu, ia berharap kebijakan nasional dapat disesuaikan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi.
“Keputusan mengenai istitha’ah itu bukan dari kita, tetapi dari Pemerintah Saudi Arabia. Jadi perlu ada keseragaman dan ketegasan agar calon jemaah tidak dirugikan,” pungkasnya. (*)
