Parlementaria.com – – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, menjadi salah satu pembicara kunci (Keynote Speaker) pada Plenary Investment Forum dalam perhelatan Conference of Parties (COP) ke-30 di Belem, Brazil, pada Kamis (13/11) waktu setempat.
Di hadapan para peserta, delegasi, dan industrialis dari negara-negara maju yang hadir di forum COP30 Brazil tersebut, Sultan tampil sebagai delegasi Republik Indonesia yang memperkenalkan gagasan “Green Democracy and The Climate Change Bill: Indonesia’s Path to Sustainable Transformation.”
Gagasan Green Democracy yang ia sampaikan mendapat respons sangat positif dan disambut baik oleh seluruh delegasi yang hadir di Plenary Investment Forum tersebut.
“Komitmen Indonesia dalam mencapai kesepakatan Paris telah dibuktikan dengan berbagai paket kebijakan hijau (Green Policy), baik melalui Undang-Undang maupun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon,” ujar Sultan.
Pada saat yang sama, DPD RI sebagai lembaga Senat Indonesia yang bertanggung jawab terhadap entitas di setiap daerah juga telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, RUU Daerah Kepulauan, dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
“Berbagai kebijakan yang telah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto—seperti alokasi dana konservasi serta rancangan undang-undang terkait iklim dan masyarakat adat yang kami ajukan—merupakan bukti nyata komitmen Indonesia kepada dunia internasional dalam mempercepat target dekarbonisasi dengan pendekatan kebijakan hijau,” tegasnya.
Melalui Investment Forum ini, Sultan menegaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk dukungan terhadap misi diplomasi iklim Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia ingin menjalin kerja sama pemanfaatan potensi carbon storage dan transisi energi kepada para industrialis global dengan pendekatan kolaboratif yang berbasis pada keadilan dan integritas.
“Indonesia adalah negara pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia dan menjadi rumah bagi jutaan hektare ekosistem mangrove, yang terluas di dunia. Demikian pula potensi sumber energi baru terbarukan yang tak terhingga nilai ekonominya,” ungkap Sultan.
Ia menambahkan bahwa dalam tiga dasawarsa terakhir, suhu bumi meningkat drastis. Artinya, upaya dekarbonisasi harus ditempuh melalui dua pendekatan sekaligus, yakni transisi energi dan pengembangan industri carbon capture.
“UNDP Global Climate Report 2024” secara objektif mengungkapkan bahwa 70% kebijakan iklim global gagal. “Bukan karena kita kekurangan dana atau teknologi, tetapi karena lemahnya koherensi dan integrasi politik,” ujar mantan Ketua KONI Bengkulu tersebut.
Mantan aktivis KNPI itu menjelaskan bahwa melalui gagasan Green Democracy, ia ingin mengembalikan kesadaran ekologis dalam setiap agenda demokrasi. Green Democracy telah menjadi gerakan politik yang berorientasi pada pendidikan politik hijau bagi generasi muda secara masif di Indonesia.
“Paradigma Green Democracy berupaya men-leverage transformasi demokrasi di Indonesia dan global dengan menghubungkan kebutuhan daerah, kepentingan politik, dan keadilan ekologis menuju suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sultan meyakini bahwa komitmen terhadap aksi iklim global sangat ditentukan oleh institusi demokrasi yang bertanggung jawab atas setiap kebijakan. Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pro-ekologi Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.
“Namun dari Belem, Brazil, kami ingin menegaskan bahwa mulai saat ini aksi iklim juga akan menjadi agenda prioritas lembaga Senat Indonesia. DPD RI akan menginisiasi pertemuan lembaga parlemen negara-negara pemilik hutan hujan tropis di masa depan,” tutupnya.
Usai menyampaikan speech selama 13 menit, banyak delegasi negara sahabat yang menyampaikan apresiasi kepada Sultan atas gagasan Green Democracy yang dinilai sangat relevan dengan agenda ketahanan iklim global.
Mereka bahkan menyatakan ketertarikan untuk mengundang Senator Sultan berbagi pengalaman dan pandangannya dalam forum-forum internasional selanjutnya. (*)
