PARLEMENTARIA.COM – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan praktik perundungan di lingkungan sekolah adalah fenomena yang serius dan tidak dapat ditoleransi, terlebih karena dampaknya bisa sangat ekstrem, termasuk memicu trauma psikologis hingga balas dendam dari korban, sebagaimana yang diduga terjadi dalam insiden di SMAN 72 Jakarta.
“Ketika seorang siswa menjadi korban bullying, dampak psikologisnya bisa sangat dalam sehingga mendorong tindakan yang tidak rasional,” katanya melalui rilisnya, Senin (10/11/2025).
Sekolah, lanjut Hetifah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan membentuk karakter positif. Bukan justru melahirkan trauma bagi peserta didik. Karenanya, guna mencegah praktik perundungan, diperlukan langkah komprehensif dari semua pihak.
Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, sebenarnya telah menginisiasi program pencegahan yang berfokus pada pemberdayaan siswa untuk menjadi agen perubahan dan pemimpin dalam menciptakan iklim anti-perundungan di sekolahnya sendiri.
Namun, Sekolah tetap harus aktif menegakkan aturan dengan membuat dan mensosialisasikan prosedur pelaporan yang aman bagi siswa, mendorong siswa untuk saling mendukung dan melaporkan setiap kejadian kepada guru, serta meningkatkan peran guru untuk mengidentifikasi dan menangani kasus dengan tepat.
“Kemudian, para orang tua juga memiliki peran kritis dalam menciptakan komunikasi yang terbuka dengan anak, memantau perilaku mereka, dan menanamkan nilai-nilai karakter yang kuat. Kerjasama dan sinergi antara sekolah, orang tua, dan program pemerintah, diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua siswa,” pungkas legislator Partai Golkar itu. (*)
Setelah Diaktifkan Kembali di DPR, Adies Buka Forum Perdamaian Dunia ke-9
PARLEMENTARIA.COM – Setelah nonaktifnya dicabut, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir membuka Forum Perdamaian Dunia ke-9, Senin (10/11/2025). Acara itu berlangsung di Jakarta pada 9–11 November 2025. Forum tersebut mempertemukan tokoh nasional dan internasional dari berbagai latar belakang politik, agama, dan budaya untuk memperkuat komitmen global terhadap perdamaian.
Dalam sambutannya, Adies Kadir menekankan bahwa forum ini memiliki peran penting sebagai ruang strategis untuk merespons meningkatnya konflik bersenjata, ketegangan geopolitik, dan krisis kemanusiaan di berbagai belahan dunia. Ia menilai dialog lintas peradaban menjadi kunci dalam menumbuhkan toleransi dan mencegah kekerasan.
“Dialog adalah jalan untuk menyelesaikan konflik secara damai dan membangun saling pengertian di antara kelompok yang berbeda. Kita tidak boleh membiarkan agama digunakan sebagai pembenaran untuk kekerasan,” ujar Adies Kadir
Forum tahun ini mengusung tema “Considering Wasatiyyat and Tiong Hua for Collaboration”, yang menggali kontribusi nilai Islam Wasatiyyat dan tradisi pemikiran Tiong Hoa dalam membangun kehidupan global yang adil dan harmonis. Penyelenggaraan forum merupakan kolaborasi antara Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) dan Cheng Ho Multi Culture and Education Trust.
Adies menegaskan bahwa DPR RI mendukung penuh penyelenggaraan Forum Perdamaian Dunia dan akan terus memperkuat diplomasi parlemen sebagai upaya mendorong penyelesaian konflik secara damai. Ia berharap forum ini mampu memperkuat kesadaran kolektif serta menjadi landasan kerja sama internasional yang berkelanjutan.
Forum turut dihadiri tokoh-tokoh dunia, termasuk Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta, mantan Presiden Kosovo Atifete Jahjaga, serta perwakilan dari Al-Azhar, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Religions for Peace Asia.
Selama tiga hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti rangkaian diskusi, panel tematik, dan penyusunan deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat perdamaian, keadilan, dan keberagaman di tingkat global. (*)
