PARLEMENTARIA.COM – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau, untuk meninjau perkembangan sekaligus mengidentifikasi hambatan dalam pembangunan Jembatan Batam–Bintan yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan bahwa kunjungan ini bertujuan memastikan proyek strategis tersebut dapat segera terealisasi. Namun, dari hasil pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, BP Batam, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait, ditemukan adanya kendala utama di bidang regulasi yang perlu segera diselesaikan.
“Tujuan utama kami ke sini memang untuk mengetahui apa hambatan dalam pembangunan Jembatan Batam–Bintan. Dari hasil pertemuan, terungkap bahwa masalahnya ada di sisi regulasi,” ujar Lasarus usai meninjau pembangunan jembatan Batam-Bintan, Kepulauan Riau, Rabu (29/10/2025).
Ia menjelaskan, salah satu hambatan tersebut berkaitan dengan status kawasan perdagangan bebas (free trade zone). Saat ini, status tersebut hanya berlaku penuh di Batam, sedangkan di Bintan hanya mencakup sebagian wilayah. Perbedaan ini menimbulkan persoalan hukum dan administrasi ketika proyek jembatan mulai direncanakan secara teknis.
“Free trade zone itu ada di Batam, tidak seluruhnya di Bintan. Ini menjadi masalah karena ketika jembatan dibangun, akan timbul persoalan dari sisi aturan antarwilayah. Maka perlu ada perbaikan regulasi, termasuk peraturan pemerintah yang harus disesuaikan agar Batam dan Bintan memiliki status kawasan perdagangan bebas yang seragam,” jelasnya.
Lasarus menegaskan bahwa penyelesaian hambatan regulasi menjadi prasyarat penting sebelum tahapan fisik pembangunan dimulai. Komisi V DPR RI, kata dia, akan terus mendorong pemerintah pusat untuk mempercepat harmonisasi kebijakan agar proyek strategis ini tidak kembali tertunda.
Ia juga berharap agar pembangunan Jembatan Batam–Bintan tidak hanya memperkuat konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Kami berharap Batam dan Bintan dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu bersaing di kawasan regional,” pungkas politisi PDI Perjuangan dari Dapil Kalimantan Barat II itu.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menilai pembangunan Jembatan Batam–Bintan merupakan langkah strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi khusus di Kepulauan Riau.
Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut akan memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat logistik dan perdagangan global di jalur pelayaran internasional Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. “Pembangunan Jembatan Batam–Bintan ini sangat penting karena akan menghubungkan dua kawasan ekonomi khusus yang berperan vital bagi perekonomian nasional,” ujar Andi Iwan.
Ia menegaskan bahwa Batam memiliki potensi besar untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi dan maritim internasional karena lokasinya yang strategis di jalur perdagangan dunia.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan, penguatan infrastruktur di kawasan perbatasan harus menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap negara-negara tetangga, khususnya Singapura.
“Kita berharap Batam bisa mengambil peran lebih besar dalam pelayaran internasional. Indonesia harus mampu menyediakan layanan logistik dan pelabuhan yang bisa berdaya saing dengan Singapura,” tegasnya.
Lebih lanjut, Andi Iwan menekankan bahwa dengan wilayah yang jauh lebih luas dan potensi sumber daya yang melimpah, Indonesia seharusnya dapat memanfaatkan keunggulan geografisnya untuk mengoptimalkan sektor transportasi laut dan perdagangan.
“Singapura wilayahnya kecil, sementara kita memiliki wilayah yang sangat besar. Potensi ini harus kita maksimalkan melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi,” pungkasnya. (*)
