Parlementaria.com — Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, Hasan Basri, menyoroti praktik sejumlah pemerintah daerah (Pemda) yang menempatkan dana dalam jumlah besar di deposito perbankan. Ia menilai langkah tersebut justru merugikan rakyat karena membuat dana pembangunan mengendap dan tidak segera dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Dana yang seharusnya menjadi stimulus pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan, justru tersimpan di bank dan hanya menghasilkan bunga yang relatif kecil,” ujar Hasan Basri di Jakarta, Kamis (23/10).
Menurutnya, penempatan dana Pemda di deposito bukan hanya menghambat percepatan pembangunan, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Bila dana itu dibelanjakan, perputaran ekonomi akan meningkat, menciptakan lapangan kerja, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Hasan Basri menilai kebijakan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dengan kebutuhan mendesak rakyat. Kondisi itu mengindikasikan banyak proyek penting tidak berjalan optimal, bahkan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.
Sebagai ilustrasi, Senator asal Kalimantan Utara itu menyebut, jika dana sebesar Rp300 miliar didepositokan, bunga yang diperoleh selama setahun hanya sekitar Rp1,2 miliar. “Sementara jika digunakan untuk pembangunan, bayangkan berapa kilometer jalan dan jembatan yang bisa terbangun. Dampaknya jauh lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain sektor infrastruktur, Hasan Basri juga menyoroti bidang pendidikan dan kesehatan. Dana yang mengendap, katanya, seharusnya bisa digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah, membayar tunjangan guru honorer, serta membiayai berbagai program pelayanan publik.
Lebih lanjut, ia mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menelusuri penempatan dana daerah di perbankan. Hal ini penting karena terdapat perbedaan antara data APBD yang disampaikan Pemda dengan catatan Bank Indonesia (BI).
“Dana publik harus digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat, bukan disimpan demi kepentingan jangka pendek,” tutup Hasan Basri. (adv)
