PARLEMENTARIA.COM – Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai perintah Joko Widodo (Jokowi) kepada relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode sungguh mengejutkan.
“Perintah Jokowi kepada relawannya terkesan menyandera Prabowo untuk tetap bersama Gibran pada Pilpres 2029. Jokowi ingin mengunci hanya Gibran yang akan mendampingi Prabowo. Sosok lain seolah ditutup untuk bisa mendampingi Prabowo,” kata Jamil kepada media ini, Senin (22/9/2025).
Padahal kata Jamil, Prabowo sendiri jauh hari sudah menolak keinginan kadernya untuk dicalonkan kembali pasa Pilptes 2029. Menurut Prabowo permintaan itu terlalu dini karena belum ada prestasi yang dicapainya.
Prabowo sendiri hanya akan kembali mencalonkan kembali bila janji-janjinya dapat diwujudkan. Karena itu, ada saatnya Prabowo menyatakan akan maju kembali atau tidak berdasarkan capaian kerjanya.
“Jadi, dengan adanya perintah kepada relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode, itu sama saja Jokowi sudah mendahului keputusan Prabowo. Jokowi berupaya mengikat Prabowo seolah harus maju dan hanya berpasangan dengan Gibran pada Pilpres 2029,” kata Jamil.
Hal ini kiranya menyalahi etika politik. Hal ini tak seharusnya dilontarkan seorang mantan presiden. Sebab, siapa pendamping Prabowo yang paling berhak menentukan adalah Prabowo sendiri.
Kemudian, Jamil menilai Jokowi masih saja cawe-cawe urusan presiden dan wakil presiden. Hal ini tak sepatutnya dilakukan seorang mantan presiden.
Kesannya, Jokowi masih tetap ingin mengatur siapa yang layak menjadi calon presiden dan wakil presiden. Untuk itu, Jokowi berupaya menunjukkan kekuatan politiknya, khususnya para relawannya yang siap memenangkan calon yang didukungnya.
“Pamer kekuatan politik menunjukkan ambisi kekuasaan Jokowi masih besar. Jokowi ingin memberi sinyal dirinya bisa mendikte siapa yang akan menjadi pemimpin Indonesia pada 2029,” kata Jamil.
Dengan sinyal itu, Jokowi ingin mengatakan Prabowo akan kembali memimpin Indonesia bila bersama Gibran. Hal itu bisa terjadi karena jasa Jokowi.
“Hal itu tentu membahayakan politik nasional. Seseorang Jokowi nantinya akan dapat mengklaim dirinya penentu presiden dan wakil presiden pada 2029,” kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu. (*)
