Parlementaria.com — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan apresiasinya atas terselenggaranya Kongres Persatuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berlangsung di Cikarang, Bekasi, pada 29–30 Agustus 2025. Ia menilai forum tersebut berjalan demokratis sekaligus menandai berakhirnya dualisme kepengurusan PWI yang telah terjadi hampir dua tahun terakhir.
“Kami tentu senang, mendapat kabar Kongres Persatuan PWI berjalan lancar dan demokratis. Semoga PWI benar-benar bersatu kembali, sehingga dapat fokus mengawal jurnalisme Indonesia yang profesional dan berkualitas,” ujar Meutya saat menerima Ketua Umum PWI terpilih Akhmad Munir dan Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI terpilih Atal S. Depari, Rabu (3/9/2025).
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria serta Dirjen Komunikasi Publik dan Media Fifi Alyda Yaya, Meutya menegaskan pentingnya rekonsiliasi menyeluruh. Ia mendorong agar kepengurusan baru merangkul kepengurusan PWI hasil Kongres Bandung 2023. “Masukkan Pak Hendry (Ch. Bangun) dalam kepengurusan PWI agar rekonsiliasi benar-benar terwujud dan persatuan dapat dijaga,” pesannya.
Dualisme PWI bermula dari perbedaan hasil Kongres Bandung 2023 yang dipimpin Hendry Ch. Bangun dan Kongres Luar Biasa Jakarta 2024. Perbedaan itu memunculkan dua kepengurusan yang berjalan beriringan selama hampir dua tahun. Melalui dukungan Kemenkomdigi dan peran tokoh pers Dahlan Dahi, kedua kubu akhirnya bersepakat menggelar Kongres Persatuan untuk menyatukan kembali organisasi wartawan tertua di Indonesia tersebut.
Kongres Persatuan secara demokratis memilih Direktur Utama LKBN Antara Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030, sementara Atal S. Depari dipercaya sebagai Ketua Dewan Kehormatan.
Menjawab harapan pemerintah, Munir menegaskan komitmennya untuk membangun kepengurusan yang inklusif. “Nama Pak Hendry sudah masuk dalam rancangan daftar pengurus baru yang tengah disusun tim formatur,” jelasnya.
Munir menambahkan, tim formatur kini bekerja cepat untuk merampungkan susunan personalia kepengurusan dan segera mengurus penerbitan Akta Hukum dan Usaha (AHU) di Kementerian Hukum dan HAM. Rencananya, pelantikan pengurus baru akan dilaksanakan di Museum Pers Nasional, Solo, pada akhir September 2025.
Pada kesempatan tersebut, Menkomdigi juga menegaskan kesiapan pemerintah untuk berkolaborasi dengan PWI. Ia menekankan, di tengah derasnya arus informasi digital, wartawan perlu terus menjaga profesionalitas dan menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. (@l)
