Parlementaria.com — Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025), untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kesejahteraan pekerja.
Aksi yang berlangsung sejak pagi ini diikuti pula oleh mahasiswa dan masyarakat dari berbagai daerah.
Sejak pagi, massa buruh yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja menyampaikan tuntutan terkait kenaikan upah minimum, penghapusan sistem _outsourcing_ , serta percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Menjelang siang, sebagian peserta aksi mulai meninggalkan lokasi, namun gelombang massa mahasiswa dan masyarakat dari arah Palmerah datang bergabung sekitar pukul 13.47 WIB.
Mahasiswa membawa aspirasi tambahan, di antaranya mendorong transparansi anggaran negara dan peningkatan alokasi untuk kesejahteraan rakyat.
Beberapa peserta aksi juga menyampaikan pandangan terkait fasilitas dan tunjangan pejabat publik agar lebih selaras dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Situasi sempat memanas ketika sebagian massa berusaha mendekat ke gerbang utama Kompleks Parlemen. Aparat keamanan melakukan pengamanan dengan menyemprotkan water canon untuk mengurai kerumunan.
Massa kemudian mundur ke arah kolong jalan layang Pejompongan dan sekitar Stasiun Palmerah. Layanan KRL Commuter Line Tanah Abang–Palmerah sempat dihentikan sementara demi alasan keamanan.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa aspirasi buruh sudah lama disuarakan dan berharap dapat segera diakomodasi melalui dialog bersama pemerintah dan DPR. “Kami berharap pemerintah dan DPR dapat memberikan perhatian lebih pada perlindungan pekerja dan memperbaiki regulasi terkait ketenagakerjaan,” ujarnya.
Di sela aksi, potret keseharian buruh turut terlihat. Beberapa buruh perempuan tampak menikmati makan siang sederhana beralaskan aspal. Mereka berharap kenaikan upah dan perbaikan kebijakan dapat meringankan beban hidup sehari-hari.
Aksi serupa juga berlangsung di sejumlah kota besar. Di Semarang, massa dari Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJAT) menyampaikan tuntutan terkait perbaikan sistem pengupahan. Sementara di Bandung, ratusan buruh melakukan aksi di depan Gedung Sate, meminta pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) serta meninjau kembali kebijakan perpajakan.
Tak hanya itu, di Medan, Sumatra Utara, perwakilan buruh mendatangi DPRD Sumut untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi gelombang aksi di berbagai daerah, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa pemerintah terus mengkaji formula penetapan upah minimum bersama Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas). “Masukan dari para pekerja akan menjadi pertimbangan penting dalam pembahasan kebijakan upah dan perlindungan tenaga kerja ke depan,” jelasnya.
Hingga malam, situasi di sekitar Kompleks Parlemen terpantau kondusif dengan pengamanan lebih dari 4.500 personel gabungan TNI dan Polri.
Sebagian besar massa telah membubarkan diri, sementara dialog antara perwakilan buruh, mahasiswa, pemerintah, dan DPR diharapkan terus berlanjut untuk mencari solusi bersama. (@l)
Sumber: BBC.com
