Parlementaria.com – Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam pengantar Nota Keuangan RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025), menuai tanggapan positif dari anggota DPD RI, Irman Gusman.
Irman menilai pesan Presiden tentang pembangunan ekonomi berkeadilan merupakan arah strategis yang sejalan dengan amanat konstitusi. “Banyak isu strategis yang disampaikan Presiden Prabowo, tapi yang menarik perhatian saya adalah tekad beliau membangun ekonomi yang adil. Presiden menegaskan kembali pasal-pasal pengaman UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, sebagai benteng ekonomi nasional,” ujar Irman, Selasa (19/8/2025).
Menurutnya, penekanan pada asas kekeluargaan dalam perekonomian sangat relevan. Meski pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen selama dua dekade terakhir, ketimpangan sosial-ekonomi masih menganga lebar.
“Rasio gini naik dari 0,31 pada 1998 menjadi 0,37 hari ini. Bahkan riset Celios pada 2024 menyebut kekayaan 50 orang terkaya setara dengan harta 50 juta warga biasa. Angka-angka ini menunjukkan ketimpangan serius,” jelas senator asal Sumatera Barat itu.
Irman juga menyinggung data BPS yang mencatat pertumbuhan ekonomi 5,12 persen pada triwulan II-2025. Namun, kenaikan pendapatan masyarakat hanya di bawah 2 persen. “Sementara segelintir orang bisa menambah kekayaan hingga triliunan rupiah per tahun, masyarakat kecil hanya merasakan kenaikan pendapatan yang minim. Kondisi ini tidak adil,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti ketimpangan lahan pertanian. Rata-rata petani hanya menguasai 0,3 hektar, sementara satu keluarga bisa menguasai hingga 1,8 juta hektar. “Jurang ketimpangan seperti ini jelas menghambat keadilan sosial yang menjadi cita-cita kita bersama,” pungkas Irman. (@l)
Sumber : RM.Id
