PARLEMENTARIA.COM – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap konstitusi menjelang satu abad kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045.
“Ketika Indonesia genap berusia 100 tahun pada 2045, pertanyaannya adalah apakah konstitusi kita saat ini masih relevan? Kita perlu mulai memikirkan konstitusi modern yang bisa menjawab tantangan zaman,” kata Muzani saat menutup Media Gathering, di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (12/7/2025).
Pada kesempatan itu hadir sejumlah anggota MPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, di antaranya Dewa Gede Agung Budiarsana (Dapil Bali), Ir. Bambang Haryo Soekarto (Dapil Jawa Timur I), serta Ketua DPD Gerindra NTB yang juga Bupati Lombok Tengah, H. Darul Fathir Bahri. Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, dan jajaran Sekjen MPR lainnya juga hadir dalam acara tersebut.
Muzani juga menekankan bahwa sinergi antara lembaga negara dan program pemerintah adalah keniscayaan jika bangsa ini ingin mempercepat pencapaian tujuan nasional. Kalau lembaga negara berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling mendukung, maka akan muncul kerentanan institusional. Program pemerintah harus mendapat dukungan dari lembaga negara, dan sebaliknya.
Pada kesempatan tersebut, Muzani juga menyampaikan apresiasi terhadap kinerja media di parlemen, khususnya wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). Ia menyebut hubungan yang terbangun selama ini bukan hanya formal, tetapi juga strategis dan penuh kepercayaan.
“Pemberitaan media tentang MPR selama ini sangat membantu membangun citra positif lembaga, dan kami berterima kasih atas itu,” kata Muzani.
Sementara itu Sekjen MPR Siti Fauziah pada pembukaan kegiatan, Jumat (11/7) malam menjelaskan alasan memilih kegiatan di NTB karena provinsi ini punya potensi sumber daya alam yang besar, yang belum terpublikasi secara luas.
“Pers adalah mitra strategis dalam membentuk opini publik yang sehat dan membangun narasi kebangsaan. Peran media tidak sebatas peliputan, tetapi ikut menentukan arah pembangunan bangsa,” ujar Siti Fauziah.
Sedangkan Ketua KWP Ariawan menegaskan, media tidak hanya bertugas mengoreksi kebijakan, tetapi juga punya tanggung jawab dalam mengangkat potensi daerah agar dikenal luas. “Kami siap mendorong isu-isu daerah naik ke permukaan, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ucap Ariawan. (*)
