PARLEMENTARIA.COM – MPR RI memberikan perhatian serius terhadap publikasi pembangunan di daerah. Salah satunya dengan mengadakan Media Gathering di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan tersebut diikuti puluhan wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP).
Kegiatan yang bertajuk “Penguatan Tata Kelola Sumber Daya Alam Melalui Publikasi Media dalam Mendukung Pembagunan Daerah” tersebut, mengunjungi sejumlah tempat wisata dan Sirkuit Mandalika.
Sekjen MPR Siti Fauziah menjelaskan alasan memilih kegiatan di NTB karena provinsi ini punya potensi sumber daya alam yang besar, yang belum terpublikasi secara luas. Perlu kolaborasi media dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya melalui pemberitaan yang konstruktif dan inspiratif.
“Pers adalah mitra strategis dalam membentuk opini publik yang sehat dan membangun narasi kebangsaan. Peran media tidak sebatas peliputan, tetapi ikut menentukan arah pembangunan bangsa,” ujar Siti Fauziah, pada pembukaan media gathering tersebut, di Singgigi, Lombok Barat, Jumat (11/7/2025).
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang diwakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Liyanto mengatakan Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral yang melimpah dari Sabang sampai Merauke, seperti emas, batubara, nikel dan minyak bumi. Semuanya itu harus dikelola dengan baik untuk pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.
Namun, Muzani menyoroti aktivitas pertambangan sumber daya mineral
yang dikelola secara tidak bertanggung jawab, karena banyak membawa dampak buruk yang sangat signifikan terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat.
“Eksploitasi sumber daya mineral yang tidak bertanggung jawab dan pengelolaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan,” tegas Muzani.
Kerusakan lingkungan yang terjadi seperti pencemaran air dan punahnya keanekaragaman hayati. Menurun drastisnya populasi gajah dan harimau karena semakin sempitnya wilayah habitatnya diakibatkan eksplorasi yang berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Orangutan di Kalimantan yang kelaparan, termasuk konflik sosial antara manusia.
“Ini perlu menjadi perhatian khususnya kita semua. Media memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat terkait isu-isu pengelolaan sumber daya alam ini. Media dapat menjangkau audiens yang luas dalam menyampaikan informasi edukasi dan juga pesan-pesan inspirasi yang mendorong aksi nyata dalam menjaga kelestarian alam ini,” kata Muzani.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyambut dengan baik kehadiran wartawan ke Lombok karena merupakan bagian dari promosi wisata dan rehat sejenak dari hiruk-pikuk politik. “NTB tengah fokus menarik wisatawan di luar musim ramai dengan menggelar dua event besar tiap bulan. Targetnya, penerbangan merata sepanjang tahun dan harga tiket lebih terjangkau,” ujarnya.
Iqbal juga menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan potensi daerah. Hal itu demi kemakmuran masyarakat NTB.
“Alasan kenapa saya mau pulang setelah berkarir 28 tahun di Kementerian Luar Negeri adalah karena potensi NTB jauh lebih besar daripada yang kita lihat sekarang,” tandasnya.
Sebab, lanjutnya, masih banyak potensi di NTB yang belum digarap secara maksimal. Bahkan, Pulau Sumbawa menyimpan salah satu cadangan emas terbesar di Indonesia. Saat ini baru dari tiga tambang yang beroperasi. Selain itu, sektor perikanan NTB juga menjanjikan, terutama udang vaname, yang kontribusinya mencapai 20 persen dari produksi nasional.
Potensi laut dalam juga menjadi keunggulan, khususnya di Pulau Lombok bagian Selatan. Yang mana dikenal sebagai surga ikan cakalang, tuna, hingga bluefin tuna yang langka. Belum lagi tanah subur NTB yang menopang produksi jagung sebesar 1,2 juta ton tahun lalu dan ditargetkan tembus 1,5 juta ton tahun ini.
Untuk beras, produksi diperkirakan naik dari 1,1 juta ton menjadi 1,3 juta ton pada 2025. Menurut Iqbal, kemajuan NTB tak lepas dari dukungan penuh pemerintah pusat, terutama Presiden Prabowo Subianto. “Kami bersyukur, NTB mendapat banyak fasilitas, mulai dari optimalisasi lahan hingga bantuan air. Pak Presiden sangat serius mendukung NTB, apalagi beliau tiga kali pilpres tak pernah kalah di sini, selalu di atas 70 persen,” ungkapnya.
Sedangkan Ketua KWP Ariawan menegaskan, media tidak hanya bertugas mengoreksi kebijakan, tetapi juga punya tanggung jawab dalam mengangkat potensi daerah agar dikenal luas. “Kami siap mendorong isu-isu daerah naik ke permukaan, baik di tingkat nasional maupun internasional,” ucap Ariawan. (*)
