PARLEMENTARIA.COM – Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai bahwa sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dengan segala kontroversialnya.
Jamil menyebut ada dua pertimbangan utama Budi Gunadi dicopot. Pertama, sebanyak 357 guru besar dari berbagai fakultas kedokteran di Indonesia menyatakan keprihatinan terhadap kebijakan dan tata kelola kesehatan nasional.
“Penilaian para guru besar itu tentu jauh dari kepentingan politik. Mereka menyatakan keprihatinan itu tentu sudah melalui kajian mendalam dan objektif,” kata Jamil, kepada media ini, Selasa (20/5/2025).
Menteri kesehatan dinilai melakukan pendekatan otoriter terhadap profesi kedokteran. Para guru besar itu menilai terancamnya kualitas pendidikan spesialis, kompetenai dokter umum, dan kebijakan hospital based di rumah sakit vertikal menjadi biang tidak becusnya Budi Gunadi.
“Bahkan kebijakan yang diambil dinilai mengancam independensi profesi, khususnya terkait perebutan kendali atas kolegium yang selama ini di bawah organisasi profesi,” jelas Jamil.
Padahal, otonomi profesi menjadi hak fundamental profesi. Bahkan kedokteran di seluruh dunia memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri melalui organisasi profesi independen.
Apalagi Kolegium menjadi jantung standar kompetensi. Karena itu, Kolegium harus tetap independen dari intervensi politik. Kolegium harus tetap berada di bawah organisasi prodesi untuk menjamin objektivitas standar pendidikan, khususnya kedokteran.
“Jadi, sungguh logis bila terjadi penolakan pengambilan Kolegium dari organisasi profesi ke Kementerian Kesehatan sebagaimana diindikasikan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penolakan itu semata demi kemajuan dan kualitas dokter di tanah air,” jelas Jamil.
Alasan kedua, Menteri Kesehatan Budi Gunadi melakukan beberapa pernyataan kontroversial. Contohnya, orang dengan gaji Rp15 juta lebih pintar dan sehat daripada yang Rp5 juta.
“Pernyataan ini sangat konyol dan tidak ada dasar ilmiahnya. Pernyataan semacam ini tak seharusnya dilontarkan seorang menteri kesehatan,” tegas Jamil.
Selain itu, Budi Gunadi juga menyatakan pria dengan celana 33 – 34 lebih cepat menghadap Allah. Pernyataan seperti ini juga tidak ada dasar ilmiahnya.
“Budi Gunadi juga lupa soal umur bukan urusan manusia, termasuk dokter. Karena itu, Budi Gunadi seolah sudah seperti Tuhan yang bisa memprediksi umur seseorang,” katanya.
Bahkan Budi Gunadi juga menyatakan dokter umum akan diberi izin lakukan operasi caesar. Pernyataan ini terkesan memberi kemudahan kepada dokter umum untuk melakukan operasi caesar. Padahal kualifikasi skill dokter umum untuk melakukan operasi caesar belum cukup.
“Jadi, pernyataan kontroversial Budi Gunadi itu bukan menenangkan masyarakat, tapi justru membuat masyarakat menjadi terganggu. Jadi, semua indikasi itu kiranya sudah cukup bagi Prabowo untuk memecat Budi Gunadi. Budi Gunadi sudah tak layak lagi menjadi menteri kesehatan,” kata Jamil.
Kalau tetap dipertahankan, Jamil mengkhawatirkan Budi Gunadi justru akan menjadi beban presiden. Karena itu, mengganti Budi Gunadi menjadi keputusan bijak demi kemajuan kesehatan di tanah air. (*)
