PARLEMENTARIA.COM – Geopark Kaldera Toba menghadapi tantangan serius setelah menerima peringatan “yellow card” dari UNESCO. Peringatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar UNESCO Global Geopark, dan berpotensi mengancam status prestisiusnya di kancah internasional.
Dalam pertemuan strategis yang digelar di Jakarta, Jumat (16/5), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengundang General Manager Badan Pengelola Kaldera Toba UGG, Dr. Azizul Kholis, untuk membahas langkah-langkah konkret dalam merespons evaluasi UNESCO.
Dr. Azizul menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima laporan evaluasi dan diberikan waktu dua bulan untuk melakukan perbaikan. Assessment ulang oleh UNESCO dijadwalkan pada 15 Juli 2025. “Kami optimis. Dengan dukungan dari pusat hingga daerah, termasuk perhatian dari Gubernur Sumatera Utara, kami yakin Kaldera Toba bisa kembali ke green card,” ujarnya.
Sebagai informasi, pada pertemuan UNESCO Global Geopark yang dilaksanakan di Maroko pada September 2023, Kaldera Toba bersama empat geopark lainnya menerima kartu kuning. Ini bukan sanksi, melainkan sinyal peringatan keras bahwa pengelolaan saat ini masih di bawah standar yang ditetapkan.
Deputi Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Hariyanto, menyatakan bahwa pemerintah telah mengambil langkah cepat. Beberapa strategi telah disiapkan untuk memenuhi rekomendasi UNESCO, termasuk peningkatan visibilitas, penguatan jejaring antar-geopark, serta pengayaan interpretasi geologi di kawasan.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp56,6 miliar pada tahun 2024 untuk mendukung delapan kabupaten di sekitar Danau Toba—Dairi, Karo, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Samosir. Dana ini difokuskan untuk penguatan infrastruktur fisik maupun nonfisik, termasuk revitalisasi geosite seperti Monkey Forest Sibaganding dan Pulau Sibandang.
Upaya lain yang tengah dijalankan meliputi pemasangan panel interpretasi geologi di berbagai titik geosite, hingga penyelenggaraan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang mengusung tema ekowisata dan geopark. Pendekatan edukatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wisatawan mengenai pentingnya konservasi dan pelestarian warisan geologi.
Tak berhenti di situ, penyusunan siteplan pengembangan kawasan geopark juga sedang dilakukan dan ditargetkan rampung pada 2026. Langkah ini bertujuan memastikan manajemen kawasan selaras dengan prinsip tata kelola UNESCO, yang menekankan aspek keberlanjutan, partisipasi masyarakat, serta konservasi lingkungan.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiyanti Putri Wardhana, menyatakan komitmen pemerintah dalam mendampingi pengelolaan Geopark Kaldera Toba. “Status UNESCO Global Geopark bukan hanya simbol, tapi tanggung jawab besar. Kemenparekraf akan terus mendukung upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengelola agar seluruh rekomendasi UNESCO dapat dipenuhi,” tegasnya.
Geopark Kaldera Toba bukan sekadar destinasi wisata. Ia adalah warisan geologi, identitas budaya, serta simbol masa depan pariwisata berkelanjutan Indonesia. Harapannya, peringatan ini menjadi momentum kebangkitan, agar Kaldera Toba tetap bersinar sebagai bagian dari jaringan geopark dunia. (sal)
