Info Kesekjenan

DPRD Bengkayang Audensi ke BK DPR

PARLEMENTARIA.COM – Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk menerima audiensi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimatan Barat, Senin (3/9/2018).

Audiensi ini terkait Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Kabupaten, Provinsi, dan Kota. Johnson meminta agar peraturan itu dimuat secara rinci dalam penyusunan perubahan tatib.

“Peraturan ini kan sifatnya masih pedoman dan terlalu umum. Makanya nanti harus detail di tatib supaya lebih jelas. Yang penting jangan sampai bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam PP itu,” papar Johnson.

Untuk itu, ia mengimbau agar seluruh hasil konsultasi dicatat agar dapat menambah referensi peraturan dalam tatib. Dalam pertemuan tersebut, mengemuka berbagai persoalan yang tengah dihadapi DPRD Kabupaten Bengkayang.

Pertama, korelasi tupoksi antara Komisi dan Badan Anggaran dalam penyusunan RAPBD. Johnson mengatakan dalam PP tersebut tegas diatur bahwa Banggar bekerjasama dengan Komisi. Sehingga Johnson meminta agar tupoksi Komisi dan Banggar dimuat secara rinci dalam tatib.

Sebagai contoh mekanisme di DPR RI, masing-masing Komisi bersama mitra kerja membahas program dan anggaran yang dibutuhkan. Setelah itu Banggar bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia membahas hasil kesepakatan Komisi dengan mitra kerja.

Kedua, terkait tindak pidana jika ada pelanggaran kesepakatan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa pemda beberapa kali tidak melaksanakan kesepakatan yang telah diparipurnakan. Menurut Johnson hukuman yang diberikan tergantung apa yang dimuat dalam tatib.

Namun perlu diingat, pesan Johnson, tidak semua penyimpangan dapat langsung diberikan tindak pidana. Banyak langkah yang perlu dilakukan sebelum ke tahap tersebut. Salah satunya dengan menjalankan fungsi pengawasan terlebih dahulu.

“DPR dan DPRD itu kan punya fungsi pengawasan, lakukan pengawasan terhadap keputusan yang mereka ambil dulu. Tanya kepada kepala daerah atau SKPD kenapa pelaksanaannya tidak sesuai keputusan. Jadi masih ada media atau jalan yang harus dilalui sebelum jauh ke sana. Bahkan bisa menggunakan angket. Makanya nanti segara aturan harus rinci ditatib supaya jelas,” jelas Johnson.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Bengkayang Tony Pangeran mengucapkan terimakasih atas berbagai informasi, masukan, dan saran yang diberikan BK DPR RI. Ia juga berharap agar DPR RI dan pemerintah dalam membuat Undang-Undang perlu melihat situasi dan kondisi daerah, agar UU yang dihasilkan mampu mensejahterakan rakyatnya. (chan)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top