PARLEMENTARIA.COM– Belum ada strategi nasional yang diarahkan untuk mengembangkan peningkatan kelas para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Padahal, kata anggota Panitia Khusus Rancangan Undang Undang (Pansus RUU) Kewirausahaan Nasional, Muhammad Nur Purnamasidi ketika Raker dengan Gubernur BI, OJK dan Kemenkop UKM di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pekan ini, strategi itu perlu dirumuskan mengingat UMKM di tanah air sangat banyak.
Pansus sependapat dengan Gubernur BI, Agus Martowardojo agar pelaku UMKM selalu dipantau kenaikan kelas usahanya. “Jangan hanya memberi KUR, tapi usaha tak mengalami kemajuan,” kata Nur.
Wakil rakyat Dapil Jawa Timur tersebut mengeluhkan, banyak pelaku UMKM di Jember dan Lumajang, sulit mengakses KUR. Sekitar 1.700 Kepala Keluarga (KK) pengrajin gula kelapa di Lumajang. Satu KK mampu memproduksi 10 kg per hari.
“Mereka juga anggota koperasi. Tapi, sulit mendapatkan KUR. Padahal, mereka juga ingin produknya diekspor. Namun, untuk ekspor butuh tingkat higienitas yang tinggi. Nah, untuk meningkatkan produknya tentu butuh modal lagi. Hal ini yang dirasa sulit.”
Soal skill pelaku UMKM di daerah pemilihan saya, kata anggota Komisi IX DPR RI ini, sangat baik. “Tapi meraka hopeless kalau sudah bicara akses modal. Masalah ini harus dijawab oleh perbankan, terutama OJK sebagai pengawas perbankan.”
Sekarang, lanjut dia, ada program Ultra Mikro (UMi) dari Kemenkeu. “Lagi-lagi, untuk askes modalnya sulit. Apalagi suku bunga program UMi ternyata lebih tinggi daripada KUR, yaitu 15 persen. (art)
