PARLEMENTARIA.COM– Mantan Menteri Perekonomian, Rizal Ramli mengatakan, pembentukan perusahaan induk (holding) hanya bermanfaat dan berhasil bila ada peningkatan efisiensi serta sinergi akibat keuntungan biaya (economic if scale).
Jika tidak terjadi penurunan biaya dan peningkatan pendapatan, pembentukan holding menjadi gagal dan tidak bermanfaat.
Hal itu dikatakan Rizal Ramli di Jakarta, Jumat (6/10) berkaitan dengan rencana pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk perusahaan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Saya melihat pembentukan holding BUMN oleh pemerintah masih bersifat coba-coba.
Karena itu, Rizal Ramli khawatirkan kalau pembentukan holding tersebut saat ini malah menambah rantai birokrasi, memperpanjang pengambilan keputusan yang akhirnya juga menambah biaya.
Efeknya, lanjut ekonomo lulusan Amerika Serikat tersebut, bisa merambat ke perekonomian nasional dan masyarakat umum. Karena itu, Rizal Ramli menyarankan agar rencana pembentukan holding BUMN ini ditunda.
Menurut dia, holding BUMN adalah persoalan yang serius dan strategis, sehingga optimisme pemerintah bahwa holding selesai pada 2017, lebih baik ditunda dulu.
Dia sepakat adanya wacana untuk menggabung BUMN yang tidak efesien agar lebih efisien. “Saya dukung rencana itu. Namun, itu harus dilakukan dengan perhitungan yang matang.”
Berdasarkan pengalaman di Amerika dan Eropa, lanjut Rizal Ramli, holding perusahaan memang memberikan manfaat efisiensi. “Namun, kalau di Indonesia, hal tersebut tidak mudah dilakukan.”
Dia mencontohkan holding BUMN pupuk yang malah menambah rantai birokrasi.
Pemerintah berencana merealisasikan pembentukan sejumlah holding BUMN pada akhir 2017.
Landasan hukum dari pembentukan holding pun telah diterbitkan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. (art)
