PARLEMENTARIA.COM – Usulan dividen yang diajukan pemerintah lewat Kementerian BUMN harus rasional dengan melihat kinerja keuangan, kebutuhan cadangan modal, dan rencana investasi.
“Komisi VI DPR RI segera mendalami usulan pemerintah tersebut pada rapat Panja Dividen,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman usai memimpin rapat dengar pendapat dengan para direksi BUMN dan Deputi BUMN, Rabu (06/9/2017).
Dijelaskan, usulan pemerintah soal target dividen tahun 2018 ini segera dibahas dalam konsinyering Panja Dividen 8-9 September 2017.
“Kita sedang perdalam pada konsinyering nanti. Ini sudah ada usulan dari pemerintah, tapi apakah rasionalitasnya cocok untuk kepentingan BUMN tersebut, sebab ada aturan yang sudah ditetapkan UU mengenai besaran dividen. Kita akan tanya pada para direksi dan deputi, apakah rasionalitasnya sudah sesuai. Pada konsinyering akan lebih lengkap. Ini baru informasi awal,” papar Azam.
Setoran dividen, lanjut Anggota F-PD ini, tidak setiap tahun bisa dinaikkan, karena harus melihat kondisi masing-masing BUMN. Pemerintah memang butuh dana. Tetapi rasionalitasnya juga harus dilihat. BUMN butuh cadangan dana untuk mengembangkan dan mempertahankan usahanya.
“Jangan sampai cadangan dana BUMN itu tidak tercapai lalu tetap harus setor dividen kepada pemerintah. Akibatnya, perusahaan BUMN jadi lemah. Cadangan itu penting untuk pertumbuhan perseroan,” aku Azam.
BUMN yang tidak punya kemampuan, sebaiknya tidak ditarik dividen terlalu besar. Komisi VI pun akan membicarakan lagi dengan pemerintah soal BUMN yang tak punya kemampuan memberi dividen. “Mungkin ada yang perlu dinaikkan dan diturunkan. Ada patokan rasionalitasnya terhadap cadangan yang harus disisihkan,” ungkap politisi dari dapil Jatim III itu.
Dalam rapat dengar pendapat dengan direksi BUMN dan Deputi BUMN Ketua Komisi VI Teguh Juwarno mengatakan bahwa komisi yang dipimpinnya ingin mengonfirmasi kepada setiap direksi BUMN atas kesanggupan mengejar target dividen dari pemerintah itu.
“Dalam Nota Keuangan RUU APBN Tahun 2018, pendapatan bagian pemerintah atas laba BUMN 2018 ditargetkan sebesar Rp 43.695.387.920.000 atau meningkat 6,63% dari APBN 2017 sebesar Rp 41 triliun,” kata Teguh.
Target dividen yang diajukan pemerintah tahun 2018 untuk BUMN perbankan Rp 10,94 triliun dan dividen non perbankan Rp 32,75 triliun. (iyan)






