HeadLine

Yusril Ihza Mahendra: Sebagai Wakil Rakyat, Tugas DPR Awasi KPK

PARLEMENTARIA.COM– Selaku wakil rakyat, DPR yang salah satu tugasnya adalah mengawasi penyelenggara negara bisa menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dikatakan pakar hukum tata negara, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/7). “KPK merupakan institusi eksekutif dan bagian dari yang kinerjanya diawasi DPR RI,” kata Yusril.

Posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu, adalah lembaga eksekutif karena melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta berada dibawah kendali presiden.

Pada awal pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pandangan umum fraksi-fraksi maupun pembahasan ditingkat Pansus terjadi kekhawatiran tumpang tindih dengan lembaga lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Dimana kedudukan KPK? “Masuk yudikatif jelas tidak, dia bukan badan pengadilan yang bisa mengadili dan memutus perkara. Legislatif juga bukan karena tidak menghasilkan produk peraturan perundang-undangan.”

Dikatakan anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, dirinya pernah menjelaskan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas KPK di bidang penyelidikan dan penuntutan tidak akan terjadi dengan syarat-syarat tertentu, seperti penyelidikan dan penyidikan pada penyelenggara negara, dampaknya merugikan negara di atas Rp1 miliar, dan perkaranya menarik perhatian masyarakat.

“Jadi dengan tiga pembatasan itu maka overlaping tidak terjadi. Lalu bagaimana pelaksanaannya? Itu tugas di Pansus Angket untuk penyelidikan, saya tidak bahas itu,” ujarnya.

Jadi, penggunaan hak angket bukan hal baru. Sudah dilakukan dalam sistem parlementer dan melekat pada DPR. Enampuluh tujuh tahun lalu (1950-red) Hak Angket kembali diberlakukan di DPRS yang merupakan gabungan dari KNIP dan anggota RIS. Setelah itu lahir Undang-Undang Nomor 7 tahun 1954 tentang angket.

Dikatakan, UUD 1945 juga menyebutkan, tugas DPR adalah membuat undang-undang, membahas anggaran dan melakukan pengawasan. “Dalam menjalankan tugas pengawasannya, DPR dibekali hak untuk melakukan penyelidikan,” demikian Yusril Ihza Mahendra.

Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan keberadaan hak angket dalam sistem ketatanegaraan, posisi DPR menjalankan tugas penyelidikan, kelembagaan KPK dalam sistem ketatanegaraan dan latar belakang sejarah lahirnya KPK. (art)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top