PARLEMENTARIA.COM– Indonesia harus melawan Resolusi Parlemen Eropa yang berkaitan dengan Palm Oil and Deforestation of Rainforests beberapa waktu lalu. Soalnya, resolusi Parlemen Eropa itu tidak menguntungkan Indonesia sebagai satu dari dua negara penghasil minyak sawit dunia.
Itu dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/4). “Resulisi Parlemen Eropa tersebut sangat tidak menguntungkan Indonesia. Hal itu mendorong Komisi IV DPR RI untuk menyatakan sikapnya,” kata politisi senior Partai Demokrat tersebut.
Dikatakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat ini, pihaknya akan membuat membuat jawaban atas resolusi yang dikeluarkan Parlemen Eropa itu. “Ini merupakan peringatan bagi kita. Namun, bila ini adalah keputusan yang bersifat subyektif dan diskriminatif, kita tentu harus melawan,” ulang dia.
Dikatakan, dalam resolusi yang secara khusus menyebut Indonesia itu, membahas mengenai sawit, penghentian secara bertahap penggunaan minyak nabati yang dianggap mendorong deforestasi.
Resolusi itu juga berisi pelarangan biodiesel berbasis sawit karena dinilai masih menciptakan banyak masalah diantaranya deforestasi, korupsi, pekerja anak, hingga pelanggaran HAM.
“Saya kira semuanya merupakan tuduhan sepihak yang harus di counter atas dasar kewibawaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Meskipun laporan mengenai sawit tidak bersifat mengikat (non binding), Komisi IV DPR RI menilai laporan mengenai industri kelapa sawit Indonesia ini bertentangan dengan prinsip berkelanjutan dan kelestarian lingkungan hidup yang merupakan azas penyelenggaraan perkebunan.”
Menurut dia, resolusi itu juga dapat membawa konsekuensi negatif serta kontra produktif terhadap industri kelapa sawit nasional yang berkelanjutan. “Indonesia sudah berupaya sekuat tenaga dan berkontribusi untuk menurunkan gas karbon sampai 29 persen. Mau apa lagi,” demikian Herman Khaeron. (art)
