PARLEMENTARIA.COM – Sejumlah peternak yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) mendatangi DPR untuk menyampaikan aspirasinya, Kamis lalu. Mereka merasa resah dengan harga jagung sebagai pakan ternak yang melambung tinggi dan harga jual telur tidak mampu menutupi harga jagung tersebut. Mereka diterima Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan didampingi Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron.
Kepada wakil rakyat, mereka mempertanyakan wacana pemerintah melakukan ekspor jagung di saat harga di dalam negeri melambung.“Kami heran di dalam negeri harga jagung semakin naik, semakin sulit didapatkan tapi kok ada di informasi malah di ekspor,” ujar salah satu peternak Blitar.
Terkait dengan anjloknya harga telur, menurut mereka disebabkan adanya investor asing yang menguasai dari produksi hingga ke pasar sehingga harga di konsumen lebih murah karena tidak melalui distributor. “Akibatnya, harga kita kalah bersaing, jatuh dan mengikuti harga mereka karena peternak rakyat itu kan lewat distributor,” keluhnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Fadli Zon mengatakan bahwa melambungnya harga jagung bisa disebabkan oleh sejumlah faktor. “Ini harus dicari jalan keluarnya. Perlindungan terhadap harga di tingkat petani karena nilai tukar yang akan menentukan kesejahteraan petani kita,” kata Fadli sembari meminta bahan tertulis sehingga tuntutannya bisa segera diteruskan kepada pemerintah.
Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron yang mendampingi Fadli Zon mengatakan, situasi ini seringkali terjadi di tingkat produsen sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. “Pengaduan para peternak unggas ini sedang kami dalami di Komisi IV,” ujarnya.
Menurutnya, untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa solusi yang bisa dijalankan salah satunya pemberian subsidi. “Dengan cadangan pakan yang tersedia, bisa memberikan subsidi terhadap harga jagung, sehingga harga bisa lebih rendah dan peternak bisa terus menjalankan usahanya,” papar Herman
Agar hal seperti ini tidak terjadi lagi, Herman meminta Bulog harus menetapkan harga acuan terendah dan tertinggi di tingkat produsen hingga konsumen. “Walaupun ini sudah berjalan, tinggal bagaimana menekankan bahwa ini menjadi kewajiban pemerintah untuk mempertahankan harga di tingkat produsen. Namun, di sisi lain tidak menekan ataupun menjadi faktor penekan hingga naiknya harga di tingkat pasar,” tegasnya.
“Dalam jangka pendek, Komisi IV akan rapat dengan Menteri Pertanian sejauh mana solusi yang ditawarkan pemerintah. Kita akan cari titik tengahnya, yang terpenting adalah bagaimana usaha rakyat mendapat perhatian khusus dari DPR dan Pemerintah,” tandasnya. (esa)
