PARLEMENTARIA.COM– Negara mendudukan koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia dan perintah konstitusi. Koperasi adalah usaha bersama. Karena itu, pemerintah jangan menindas koperasi, penguasa malah harus mengembangkan koperasi dengan memberi fasilitas.
Itu dikatakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon ketika menerima kunjungan Federasi Serikat Pekerja Transportasi dan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Silaturrahmi Nasional (Silatnas) Raja-raja/Sultan se-Nusantara di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/3).
Pada kesempatan itu, TKBM menyampaikan aspirasi mereka terkait kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menanggapi koperasi dalam perspektif negatif.
“Saya sampaikan bahwa negara mendudukkan koperasi sebagai soko guru ekonomi, sebagai usaha bersama. Karena itu koperasi jangan ditindas, justru dikembangkan, diberi fasilitas, koperasi juga adalah perintah dari konstitusi,” ulang Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Pada kesempatan itu, Fadli menekankan koperasi dari para tenaga kerja bongkar muat itu harus diberi pengistimewaan. Ini malah dituduh melakukan monopoli, tapi yang jelas koperasi tidak bisa melakukan monopoli.
“Janganlah semuanya diberikan kepada pihak swasta. Apalagi anggota koperasi bongkar muat ada sekitar 60.000 orang yang terlibat koperasi Bongkar Muat seluruh Indonesia. Kami akan mengingatkan kepada kementerian terkait untuk bagaimana mendudukkan masalah Koperasi TKBM ini bisa bekerja dengan baik,” kata wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat ini.
Bila perlu, lanjut Fadli, ada semacam koreksi bagaimana implementasinya. Terkait pungli, harus ada kejelasan soal tarif. Di sinilah, perlu koreksi kalau ada temuan di lapangan, tapi jangan menyalahkan kepada bentuk koperasi, melainkan oknumnya. ”Ini perlu diperbaiki. Pemerintah harus mempersiapkan tenaga kerja, yang sudah ada jangan malah dihabisi.”
Sedangkan mengenai Silaturhmi Nasional (Silatnas) Raja-Sultan Nusantara dipimpin Sekjen Raja Samu-samu VI, menurut Pimpinan DPR Korpolkam ini, mereka adalah pewaris atau keturunan raja-raja yang ada di Indonesia.
Mereka menyampaikan pentingnya pelestarian budaya termasuk rencana menggelar Silatnas yang rencananya diadakan pada bulan Juli atau Agustus mendatang. “Atas masukan ini DPR siap membantu dan menfasilitasi, soal teknisnya nanti akan dibicarakan pada kesempatan lain,” demikian Fadli Zon. [art)
