JAKARTA– Pidato politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pengukukuhan kepengurusan DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Sentul Convention Centre Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2) yang menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia sudah kebablasan dinilai Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah sebuah kekeliruan.
“Saya menilai pidato Jokowi itu keliru. Seharusnya yang membuat pidato Presiden tersebut harus benar-nemar memahami konsep-konsep dasar dari demokrasi. Demokrasi jangan disalahkan karena mendapatnya berdarah-darah,” kata Fahri di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/2).
Dijelaskan politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, kalimat ‘demokrasi kebablasan’ tidak ada dalam kamus. Yang kebablasan adalah sisi dari demokrasi yaitu kebebasan dan hukum.
“Yang bisa kebablasan itu adalah sisi demokrasi, yaitu kebebasan atau hukum sehingga muncul istilah kebebasan sudah kebablasan, itu boleh. Sisi lain dari demokrasi itu hukum atau regulasi sehingga banyak yang katakan ini over regulated, masyarakatnya terkunci, tidak kreatif,” kata deklarator PKS ini.
Supaya tidak terjadi kebablasan, lanjut peraih suara terbanyak PKS pada pemilu legislatif (pileg) 2014 ini, kebebasan dan hukum dari demokrasi harus berjalan seimbang. Artinya, demokrasi tidak bisa disebut kebablasan.
“Dua sisi dari demokrasi, kebebasan dan hukum harus berjalan seimbang. Demokrasi tak bisa disebut kebablasan, yang bisa itu salah satunya, kebebasan atau hukum,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.
Dalam berdemokrasi, tugas negara adalah menegakkan hukum dan keadilan. Jika hukum dan keadilan sudah benar-benar ditegakkan, kebebasan dalam berdemokrasi menjadi bertanggung jawab dan masyarakat dalam berpolitik semakin dewasa.
Pidato itu Jokowi, kata Fahri, sama sama saja dengan mengkritik diri sendiri karena menurutnya masyarakat merasa hukum belum adil. “Pak Jokowi, kritiklah diri kita sendiri sebagai eksekutif dan penyelenggara negara bahwa sayang, rakyat merasa hukum belum adil. Begitu menyangkut orang tertentu, ngak jadi. Begitu menyangkut orang tertentu, cepat,” jelas Fahri.
Seperti diberitakan berbagai media cetak dan elektronika, Presiden Jokowi menyebut praktik demokrasi politik saat ini sudah membuka peluang terjadinya artikulasi politik yang tak biasa. Seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme dan sektarianisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
“Kalau kita terus-teruskan, ini bisa menjurus kepada pecah belah bangsa kita. Saya meyakini ini menjadi ujian kita yang nantinya, kalau ini kita bisa lalui dengan baik, akan menjadikan kita semakin dewasa, akan menjadikan kita semakin matang. Akan menjadikan kita semakin tahan uji, bukan melemahkan,” kata Jokowi. (art)
