[JAKARTA] Politisi senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Raden Muhammad Syafeii mengatakan, sudah saatnya aparat penegak hukum seperti polisi mendalami rekaman suara pembicaraan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma;ruf Amin.
Soalnya, kata anggota Komisi III DPR RI tersebut, Badan Intelijen (Negara (BIN) sudah membantah keterlibatan mereka memberikan rekaman suara pembicaraan presiden RI ke- 6 itu orang paling dihormati di kelompok Nahdlatul Ulama (NU) saat ini. Apalagi, BIN melakukan penyadapan harus sesuai dengan UU intelejen yakni untuk kepentingan negara, bukan orang perorang.
“BIN sudah bantah. Kemungkinan Ahok memiliki bukti percakapan yang pastinya adalah rekaman SBY- Maruf Amin secara ilegal. Ini melanggar UU 36/1999 tentang Telekomunikasi pasal 40 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan UU 19/2016 tentang ITE pasal 56 yang ancaman hukumannya 10 tahun. Polisi harus turun karena ini delik pidana umum,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara, Jumat (3/2).
Polisi, kata laki-laki yang akrab dengan panggilan Romo itu, jangan hanya gagah dan tangkas jika menangkap para ulama, aktivis dan umat Islam tapi’ memble’, loyo dan seperti kebakaran jenggot kalau diminta memproses Ahok dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan fakta tidak masuk akal.
”Kalau nangkap ulama, mereka semua keliatan gagah dan tegas. Namun, kalau Ahok melanggar mereka pun seketika jadi pucat seperti kurang darah sambil mencari alasan yang tidak masuk akal,” kata Syafeii yang namanya mencuat di kalangan wartawan parlemen setelah dipercaya menyampaikan doa pada acara pidato kenegaraan Presiden di Parlemen, 16 Agustus lalu itu.
Kemungkinan lainnya yang juga harus ditelusuri seperti soal sumber Ahok mendapatkan rekaman ilegal itu. Karena itu, menurut Syafeii, ini malah lebih berbahaya buat kedaulatan Indonesia yaitu kemungkinan keterlibatan asing dalam pilkada DKI Jakarta atau dalam urusan dalam negeri Indonesia. “Kemungkinan ini bisa terjadi. Jangankan Indonesia, AS saja pilpresnya bisa diintervensi Rusia.”
TNI, BIN, BAIS dan seluruh lembaga intelejen harus mendalami hal ini. Pernyataan Ahok soal punya bukti pembicaraan itu jelas bukan soal isu atau pembicaraan dari mulut ke mulut. ”Bisa saja ini konspirasi asing karena sebelumnya kan sudah banyak isu tentang keterlibatan negara tertentu dalam kondisi Indonesia yang tidak karuan seperti saat ini.” ujar Politisi Partai Gerindra ini lagi.
Kalau memang asing terlibat, lanjut Syafeii, ini artinya BIN telah kebobolan. BIN seharusnya tidak hanya membantah tapi juga langsung turun tangan karena pernyataan Ahok ini bisa mengancam kedaulatan dan tidak bisa dianggap enteng.
“Saya piki,r yang harus disadap justru Ahok karena dia ini trouble maker di segala bidang mulai dari ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, agama, pertahanan, kedalautan dll. Saya juga ingatkan semua kekuatan yang mendukug Ahok untuk berfikir tentang kepentingan bangsa dan negara Indonesia telah diperjuangkan dengan nyawa, darah, air mata dan harta para pahlawan,” demikian Raden Muhammad Syafeii (art)
