Breaking News
HeadLinePengawasan

Tidak Paham Sejarah, Fahri Sayangkan Pernyataan Kapolri Dalam Diskusi di PTIK

×

Tidak Paham Sejarah, Fahri Sayangkan Pernyataan Kapolri Dalam Diskusi di PTIK

Sebarkan artikel ini

JAKARTA– Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyayangkan pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam diskusi bertajuk ‘Fatwa MUI dan Hukum Positif’ di Gedung Pendidikan Tinggi Ilmu Kopolisian (PTIK) Jakarta, Selasa (17/1) yang mengatakan bahwa fatwa MUI berpotensi menimbulkan gangguan terhadap stabilitas keamanan nasional.

“Saya sangat menyayangkan pernyataan Jenderal Tito. Saya menilai, Jenderal Tito tidak memahami sejarah sehingga berani mengatakan bahwa fatwa MUI berpotensi menimbulkan gangguan pada stabilitas keamanan nasional,” kata Fahri di Gedung Parlemen, Selasa (17/1).

Dikatakan politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut bahwa Jenderal Tito tidak tahu atau tidak paham sejarah bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia terjadi karena ada fatwa ulama.

“Menuduh MUI dan para ulama tidak berbhineka sama dengan tidak paham sejarah Indonesia dan tidak paham posisi ulama dalam kemerdekaan. Tuduhan artinya juga tidak mengerti bahwa kemerdekaan diraih bangsa ini dalam suasana keagamaan yang kental,” kata wakil rakyat dari Daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.

Dalam pembukaan UUD 45, kata Fahri, tertulis ‘Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa’. Ini disadari betul oleh para pendiri bangsa sehingga kalimat tersebut dicantumkan dalam pembukaan UUD 45.

”Jadi suasana tahun 1945 itu memang penuh dengan suasana keagamaan. Saya rasa, tanpa rahmat Allah, Indonesia tidak mungkin merdeka dan tanpa peran ulama suasana seperti itu tidak mungkin ada,” tambah dia.

Karena itu, deklarator PKS ini menyarankan Jenderal Tito serta jajarannya ke depan untuk lebih banyak melakukan konsultasi dengan para ulama sebagai penjaga umat khususnya umat Islam.
“Jangan sampai kapolri dan anasirya tidak punya pandangan dan asumsi sendiri soal ulama. Karena itu, Kapolri harus konsultasi dengan para ulama. Soalnya, dalam hubungannya dengan negara, ulama mendapat tugas meyampaikan. Dan, sebelumya tidak pernah dipermasalahkan.”

Lebih jauh dijelaskan, negara mendapatkan pemasukan sekitar Rp 700 triliun dari berbagai instrumen keuangan sebagai hasil dari fatwa ulama.

”Instrumen keuangan mendapatkan keuntungan dengan fatwa ulama yang dicap halal oleh MUI. Lembaga ini jelas telah banyak membantu negara. Karena itu, keberadaan mereka tidak saja penting tapi diperlukan dalam rangka membangun kehidupan bersama umat beragama,” papar Fahri.

Dan, umat beragama itu komponen terbesarnya adalah umat Islam. Dengan berbagai fakta ini, seharusnya kepolisian justru mesti bersikap positif kepada ulama. “Jangan justru dibalik, MUI dianggap bermasalah, sementara preman dianggap teman. Ini bisa merusak keadaan.”

Tidak hanya pernyataan Tito dalam diskusi itu yang disorot Fahri, tetapi juga Kapolda Jabar Irjen (Pol) Anton Charliyan sebagai pelindung Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Ormas diketahui justru membuat ricuh saat pemeriksaan Ketua Umum FPI Habib Rizieq Shihab di Mapolda Jawa Barat di Bandung pekan lalu. (art)

Komentar