JAKARTA– Sebulan menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 15 Pebruari mendatang, suhu politik di ibu kota terasa mulai memanas.
Hal tersebut diakui Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. “Saya memang merasakan suhu politik semakin memanas. Itu bisa dimaklumi,” kata Zulkifli Hasan usai menutup Jambore kader muda Partai Amanat Nasional (PAN) sebakilgus melantik DPP Barisan Muda (BM) PAN 2016-2021 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (15/1) petang.
Pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, kata Ketua Umum DPP PAN itu berusaha bagaimana jagoannya menang. Karena itu, sekarang ini pihak-pihak yang berseberangan emosinya mudah sekali terpancing.
Hal tersebut, jelas Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) ini tentu saja berpengaruh di tingkat masyarakat luas.
Beberapa elemen masyarakat, lanjut Zulkifli Hasan, menjadi sangat sensitif dan mudah tersulut seperti saling demo bahkan sampai terjadi bentrokan fisik. “Saya berharap dan meminta, semua pihak bisa menahan diri. Jangan sampai kita dan anak bangsa ini terpecah belah.”
Diungkapkan, sekarang ini kalau bukan berasal dari kelompok yang sama maka artinya lawan. Kalau bukan dari golongannya berarti musuh.
“Semua itu harus dihentikan. Bangsa ini harus menjaga persaudaraan sebab seluruh rakyat Indonesia apapun latar belakangnya adalah saudara kita, saudara sebangsa dan setanah air. Mari kita semua saling menghargai perbedaan satu sama lain, saling menghormati. Saya minta semua menahan diri,” pinta Zulkifli Hasan.
Terkait rencana Front Pembela Islam (FPI) menggelar demo dengan mengarahkan ribuan massa ke ke Polda Jawa Barat, Senin (16/1), Zulkifli Hasan mengatakan, demo buklan hal yang dilarang dan diharamkan di negara demokrasi seperti Indonesia.
Apalagi demo atau menyampaikan aspirasi itu dilindungi oleh Undang Undang. “Silakan saja FPI menggelar demo dan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi mereka. Namun, itu semua harus disampaikan secara beradab. Itu adalah hak masyarakat dan tidak ada yang boleh melarang mereka menyampaikan aspirasi. Tetapi, tentu ada aturannya. Dan, ikuti aturan itu,” kata dia.
Demo ke Markas Polda Jawa Barat dilakukan FPI terkait dengan pelaporan Sukmawati Soekarnoputri terhadap Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pelecehan terhadap Pancasila.
Selaku pimpinan MPR RI, Zulkifli juga meminta siapa pun yang terlibat dalam aksi itu tetap menjaga kondusifitas. ” Aspirasi harus disampaikan dengan damai. Silakan sampaikan dengan aturan yang berlaku. Jangan anarkis,” tutur Zulkifli.
Dalam aksinya ke Kapolda Jawa Barat, FPI menuntut Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Charliyan dicopot dari jabatannya.
“Kita akan melaksanakan agenda menuntut Kapolri untuk mencopot Kapolda Jawa Barat,” kata Panglima FPI Maman Suryadi Abdurrahman seperti disampaikan kepada salah satu Media Sosial (Medsos).
Sebagaimana diketahui, FPI keberatan Kapolda Jawa Barat menjadi Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Belakangan, FPI dan GMBI memang terlibat konflik, yakni setelah pemeriksaan Imam Besar FPI Habib Rizieq di Markas Polda Jawa Barat, Kamis (12/1) kemarin yang berujung bentrok. (art)
