JAKARTA– Indonesia bukan negara agama atau sekuler. Sebab, Indonesia berdasarkan Pancasila dimana Sila pertama menyebut Ketuhanan yang Maha Esa.
“Dari sini membuat di Indonesia ada Kementerian Agama dan banyak regulasi yang mengatur soal kehidupan beragama,” kata Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) kepada dua wartawan Financial Times yang menemui politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di ruang kerjanya, Jumat (13/1).
Dikatakan, relasi antara agama Islam dengan negara, kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur ini, sudah menjadi catatan sejarah bangsa Indonesia.
HNW kepada kedua wartawan asing itu menyebutkan banyaknya contoh tokoh pergerakan yang berasal dari sosok dan organisasi Islam. Sebut saja Haji Umar Said Cokrominoto, Beliau merupakan sosok penggiat Sarekat Islam. Di mana ia mempunyai banyak murid seperti proklamator Soekarno.
Dalam organisasi pergerakan, ada organisasi yang bernama Jamiat Kheir. Organisasi itu lahir lebih dulu daripada Budi Utomo. Keberadaan Jamiat Kheir bertujuan meningkatkan kehidupan masyarakat dalam segi pendidikan dan ekonomi.
Jadi, lanjut dia, hubungan Islam dan negara yang sudah tercatat begitu baik dalam sejarah menjadi aneh kalau ada yang mengatakan hubungan antara Islam dengan negara baru saja terjadi.
Bahkan ada upaya untuk memisahkan hubungan Islam dan negara. “Islam tidak bertentangan dengan demokrasi. Tidak benar kalau umat Islam memaksakan kehendak seperti dinilai segelintir orang,” kata dia.
Selama bangsa ini berdiri, umat Islam selalu terlibat dalam berbagai proses kebangsaan, dari lahirnya dasar negara hingga terbentuknya UUD NRI Tahun 1945.
Dikatakan, sejak Indonesia merdeka, sudah banyak pemimpin-pemimpin non-Muslim yang mengisi jabatan-jabatan penting di Indonesia. Dulu ada perdana menteri yang non-Muslim. “Jakarta dulu juga pernah dipimpin gubernur non-Muslim. Di banyak daerah juga ada pemimpin yang berasal non-Muslim.”
Menurut Hidayat, permasalahan kepemimpinan sebenarnya sudah selesai. Kalau sekarang terjadi penolakan terhadap seseorang non muslim, itu lebih karena perilaku orang bersangkutan seperti mempunyai kebijakan yang tidak pro rakyat, suka berkata kasar dan melanggar kesepakatan dengan masyarakat.
Jadi, Indonesia tidak menolak pemimpin muslim. Menurut Hidayat, bila ada pemimpin Muslim yang perangainya kasar dan merugikan masyarakat, sosok seperti itu juga bakal dirolak. (art)
