Breaking News
HeadLinePengawasan

Fraksi PKS DPR RI: Pemerintah Tidak Serius Rancang Kebijakan Persoalan Bangsa

×

Fraksi PKS DPR RI: Pemerintah Tidak Serius Rancang Kebijakan Persoalan Bangsa

Sebarkan artikel ini

JAKARTA– Kebijakan pemerintah dalam berbagai persoalan yang dihadapi bangsa masih bersifat reaktif, belum secara sunggung-sungguh merancang kebijakan menyentuh akar persoalan yang dihadapi bangsa dan negara.

Contohnya, kata anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS), Ecky Awal Mucharam dalam siaran pers yang diterima Parlemanetaria.com, Rabu (11/1), lonjakan harga pangan yang terus terulang termasuk belakangan penanganan masalah melonjak tajamnya harga cabai di pasar.

“Sepanjangan pemerintahan ini, saya belum melihat ada kebijakan komprehensif dan berkelanjutan. Semuanya ditanggulangi secara reaktif oleh pemerintah. Akibatnya, kejadian serupa terus berulang,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat III tersebut.

Harusnya, kata laki-laki kelahiran Cianjur, Jawa Barat, 19 Maret 1969 tersebut, para pembantu Jokowi khususnya yang bergerak di bidang ekonomi, sungguh-sungguh mendesain kebijakan yang menyentuh secara tepat akar persoalan.

Dalam menangani lonjakan harga pangan, lanjut Ecky, harus dengan pendekatan manajemen peningkatan produksi dan manajemen pasokan (stock management) yang baik.

Sering kita lihat, kata dia, untuk komoditas yang musiman selalu harga jatuh saat panen berlimpah. Sebaliknya, harga melambung setelah musim tanam.

Masalah tersebut, lanjut Ecky, harusnya bisa diselesaikan jika ada kebijakan manajemen pasokan yang baik. “Kita belum melihat ini dari pemerintah. Padahal, negara-negara lain sudah jalan,” papar Ecky.

Juga dikatakan, harga cabai yang melambung disejumlah pasar di tanah air belakangan ini dikeluhkan masyarakat luas karena tidak adanya penanganan yang serius dari pemerintah.

Fluktuasi harga ini, lanjut Ecky, sebenarnya sudah menjadi masalah klasik di Tanah Air. Persoalan fluktuasi harga pun tidak hanya membelit komoditas cabai merah, fluktuasi harga yang cukup tinggi pernah terjadi pada komoditas lain, seperti bawang, beras hingga daging sapi.

Kondisi ini sekali lagi membuktikan pemerintah belum memiliki solusi tepat mengatasi problem harga pangan, utamanya hortikultura. Kondisi ini harus menjadi warning serius bagi pemerintah, karena potensial terjadi pada komoditas kebutuhan pokok rakyat yang lainnya.

Padahal, dengan manajemen data komoditas yang valid serta manajemen pasokan yang baik hal ini mudah diatasi. Prinsipnya, harus ada peningkatan produksi, ketersediaan data yang akurat dan manajemen stock. “Kalau tidak ditangani demikian, tentu kasus ini akan berulang.”

Ecky menilai perlu ada langkah komprehensif dan tepat untuk mengatasi masalah pasokan dan permintaan komoditas tersebut. Menurutnya pemerintah perlu membenahi tata niaga dan manajemen pasokan komoditas hortikultura. Kartel-kartel pangan harus dipangkas dan pemerintah harus mengelola stok komoditas secara tepat.

Jika pengelolaan pasokan berjalan baik, kata dia, masalah ketidakseimbangan supply dan demand, terutama ketika kita menghadapi persoalan cuaca seperti saat ini, itu tidak terjadi.

Saya kira, kata dia, pemerintah juga perlu serius menjalankan rencana untuk membangun gudang besar berpendingin (cold storage) seperti yang dimiliki Dubai untuk mengelola pangan-pangan strategis.

“Ketika pasokan tinggi, sebagian komoditas disimpan di gudang berpendingin dan dikeluarkan saat produksi berkurang. Ini mudah jika kita pemerintah memang serius.”

Persoalan mendasar lainnya, lanjut Ecky, adalah pengembangan teknologi produksi hortikultura yang harus ditingkatkan selain mengembangkan produk olahan turunan untuk komoditas itu agar tahan lama.

Perkembangan teknologi produksi hortikultura di Indonesia, kata dia, tertinggal dari negara lain. Padahal dengan jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia, kebutuhan pangan menjadi sangat strategis.

Kalau tidak ada kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, kata dia, akan terjadi kerentanan pangan dan fluktuasi harga yang terus berulang sehingga ini merugikan merugikan rakyat.

“Terlebih enam bulan ke depan kita memasuki Ramadhan dan Hari Raya. Kita mendesak pemerintah untuk mengambil langkah dan kebijakan yang tepat dan komprehensif tersebut,” demikian Ecky Awal Mucharam. (art)

Komentar