Fraksi PKS DPR: Pemerintah Jokowi Kehabisan Akal Naikan Penerimaan Negara

JAKARTA– Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya kehabisan akal untuk menaikan penerimaan negara yang dua tahun ke belakang selalu defisi‎t.

Karena itu, untuk menambah pendapat negara, pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan tarif pengurusan STNK dan BPKB hingga tiga kali lipat. Kebijakan tersebut berlaku efektif 5 Januari lalu.

Itu dikatakan Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria.com, akhir pekan ini.

Menurut Ecky, ‎ pemerintah tidak punya alasan kuat menaikhan harga hingga fantastis itu. Seperti diberitakan, pemerintah lewat Peraturan Pemerintah (PP) No: 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menaikan biaya pelayanan STNK maupun BPKB baru dan perpanjangan dari dua kali, hingga hampir tiga kali lipat.

PNBP pada dasarnya, kata Ecky, untuk menutup biaya barang atau jasa yang digunakan dalam pelayanan. Pemerintah mengatakan, dalam enam tahun belum melakukan penyesuaian tarif sehingga perlu disesuaikan terhadap inflasi.

“Jika ini alasannya, bisa kita hitung dan semestinya hanya 25-30 persen. Kenaikan hingga dua hingga tiga kali lipat itu tidak bisa dijustifikasi,” kata Ecky.‎

Jika tujuannya menggenjot penerimaan negara, kata anggota Komisi XI DPR RI ini, seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih kreatif dan mencerminkan rasa keadilan.

Masyarakat menengah ke atas, kata dia, diberikan fasilitas pengampunan pajak, sedangkan masyarakat menengah ke bawah malah dibebani tambahan pungutan seperti itu.

“Kesannya dengan kenaikan ini pemerintah sudah kehabisan akal untuk menaikkan penerimaan negara yang dua tahun ke belakang selalu defisit,” jelas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Cianjur dan Kota Bogor, Jawa Barat ini,

Dikatakan, wajar masyarakat menengah ke bawah kecewa atas kebijakan menaikkan tarif STNK dan BPKB itu. “Sebab secara bersamaan juga ada kenaikan BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) karena kebijakan pembatasan subsidi, sementara harga-harga seperti cabai mulai merangkak naik,” demikian Ecky Awal Mucharam‎. (art)