JAKARTA– Langkah pemerintah menghentikan sementara kerjasama pertahanan dengan Australia mendapat dukungan dari wakil rakyat di parlemen.
Ketua DPR RI, Setya Novanto menilai, keputusan pemerintah menghentikan sementara kerja sama TNI dengan Australia sudah tepat. “Ini terkait dugaan pelecehan simbol negara yang termuat dalam materi pelajaran ADF,” kata Novanto, melalui pernyataan tertulis yang diterima Indokini.co, Kamis (5/1).
Menurut Ketua Umum DPP Partai Gplkar itu, sebagai bangsa dan negara yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta menjalin kerja sama dengan negara-negara lain atas dasar saling menghargai, keputusan Pemerintah menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia, sudah tepat.
“Simbol-simbol negara penting untuk dihormati dan dijunjung tinggi. Indonesia juga harus menunjukkan sebagai negara tetangga, Australia tidak boleh mengabaikan segala hal terkait dengan simbol-simbol kenegaraan dan persoalan politik dalam negeri Indonesia,” kata dia.
Setya Novanto menghargai langkah cepat Kementerian Pertahanan Australia yang mengambil sikap tegas terkait insiden ini.
Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne menyatakan, telah menginvestigasi peristiwa yang mengusik hubungan Australia-Indonesia itu.
Dikabarkan Payne telah memberhentikan oknum militer yang dimaksud. “Bagaimana juga, persoalan seperti ini jangan sampai mengusik hubungan kerja sama yang lebih besar.”
Menurut dia, kerja sama militer adalah bagian dari kerja sama yang lebih besar antara Indonesia dengan Australia di berbagai bidang.
Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari juga mendukung keputusan TNI menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia, karena ada materi pelatihan militer negeri tetangga itu yang melecehkan Indonesia.
“Persahabatan Indonesia-Australia harus saling menghormati. Indonesia tersinggung berat, karena adanya pelecehan terhadap simbol negara Indonesia.”
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, Komisi I DPR akan mendalami keputusan TNI yang menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia.
“Saya kira bangsa Indonesia setuju dengan penghentian sementara, tapi harus dilihat penyebabnya sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara,” demikian Abdul Kharis Almasyhari. (art)
