JAKARTA (parlementaia.com) – Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengkritik kinerja para menteri di Kabinet Kerja yang tak maksimal membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam persoalan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Tiongkok, China.
Ketika menggelar konferensi pers catatan akhir tahun 2016 di DPP PAN, Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (30/12), Zulkifli Hasan mengatakan bahwa menangani isu TKA ilegal asal China itu cukup ditangani oleh menteri, dan tidak perlu presiden langsung yang turun tangan.
“Presiden Joko Widodo terpaksa turun tangan langsung menjelaskan isu TKA ilegal kepada masyarakat. Padahal, penjelasan itu bisa disampaikan para pembantunya di kabinet kerja,” kata Zukifli Hasan yang juga Ketua MPR itu.
“Semua isu presiden yang menjelaskan. Kita mengkritik, di mana pembantu presiden? Ada menteri-menteri, ada menko (menteri koordinator, red), ada pemerintah daerah, gubernur dan bupati. Kan TKA tidak hanya di Jakarta, dimana-mana,” ujarnya
Menurutnya, tak semua persoalan harus ditangani langsung oleh presiden. “Kasihan kan presidennya,” sambung politikus PAN yang juga ketua MPR RI itu.
Yang lebih disayangkan, sambung Zulkifli, justru saat Presiden Jokowi sudah memberi klarifikasi ke publik, isu soal TKA ilegal malah semakin berkembang luas. Dalam pengamatan Zulkifli, para menteri justru bertindak telat.
“Presiden sudah ngomong, baru mencak-mencak. Kan bagaimana gitu,” ujar mantan menteri kehutanan itu menyindir salah satu menteri di Kabinet Kerja yang menggelar inspeksi mendadak (sidak) sembari marah-marah di sebuah pabrik yang mempekerjakan TKA Tiongkok.
Karena itu, PAN mengharapkan para menteri di Kabinet Kerja menunjukkan kinerja yang baik. Apa pun yang menjadi keluhan publik, sambung Zulkifli, harus segera direspons oleh para menteri sebagai pembantu presiden.
Zulkifli juga meminta Presiden Jokowi menegur menterinya yang kurang cekatan dalam menangani persoalan yang ada. “Jangan asyik sendiri, larena menteri-menteri pembantu presiden,” pintanya.
Namun, Zulkifli menegaskan bahwa kritiknya bukan karena untuk mendorong Jokowi merombak kabinet lagi. “Reshuffle hak presiden, kita nggak ikut-ikut soal itu,” pungkasnya.(esa)
