JAKARTA– Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, hukum adalah panglima. Karena itu, hukum harus ditegakan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap penista agama.
Itu dikatakan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) terkait dengan ditetatpkannya Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka penistaan agama Islam ketika melakukan kunjungan kerja beberapa waktu lalu.
Politisi senior Partai Keadilalan Sejahtera (PKS) malah mempertanyakan kenapa aparat berwenang tidak menahan Ahok sebagai tersangka penistaan agama. Padahal, terhadap yang lain, jajaran penegakan hukum melakukannya.
“Ini ada apa. Masyarakat terus bertanya-tanya. Dan, itulah yang selalu menjadi pertanyaan warga setiap melakukan kunjungan kerja ke daerah. Padahal, Presiden Joko Widodo jelang Pilpres lalu berjanji akan menegakan hukum tanpa pandang bulu,” kata Hidayat.
Menurut, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Timur tersebut, tidak ada cara lain selain mempenjarakan sang penista agama, agar keutuhan NKRI tetap terjaga.
“Jika ada yang tidak mau sang penista dihukum, maka itu artinya orang tersebut tidak ingin NKRI ini damai,” Ketua MPR RI 2004-2009 tersebut.
Menurut Hidayat, jika penista agama tidak dihukum seperti yang lainnya yang pernah melakukan hal serupa, imbasnya tentu saja akan bermunculan para penista-penista agama lainnya.
Coba perhatikan, kata Hidayat, sejak kasus ini bergulir dan belum ada kepastian hukum yang pasti, dalam artian masih proses persidangan, mulai bermunculan di media sosial terkait penistaan-penistaan agama baik melalui status maupun dengan gambar-gambar yang melecehkan agama.
“Ini artinya apa? Pemerintah harus tegas bahwa siapapun pelakunya, apapun agamanya, yang dihina atau dinistakan, pelakunya harus dihukum berat. Itu juga menjadi permintaan masyarakat,” kata dia.
Jika kasus ini tidak segera ditangani dan pelakunya dipenjara, kata Hidayat,dikuatirkan, akan ada aksi-aksi lebih besar dari aksi 212 dan tidak menutup kemungkinan bisa lebih besar jumlah massanya.
“Kita bukan permasalahan soal aksinya, tapi kita kuatir, bangsa ini jadi mudah terprovokasi, mudah terpancing dan saling hujat dengan isu-isu sara serta saling menistakan agama. Ini yang harus dihindari, caranya hanya satu siapapun pelaku penistaan harus dihukum.”
Untuk itu, kata Hidayat, pihak Pemerintah dalam hal ini Kejaksaan, harus segera memutuskan hukuman bagi yang sudah terang-terangan menistakan agama.
“Siapa kita yang rela agamanya dinistakan? Karena itu, tidak ada kata ampun bagi Penista Agama. Harus dan wajib dihukum, harus tegas,” demikian Hidayat Nur Wahid. (art)
