JAKARTA – Praktisi Teknologi Informasi, Ichwan Saychu mengatakan langkah pemerintahan saat ini untuk mengontrol sosial media adalah langkah untuk membungkam suara asli rakyat dan dianggap sebagai langkah otoriter dari penguasa yang membatasi demokrasi.
“Berbagai langkah dilakukan oleh pemerintahan saat ini untuk membungkam suara rakyat. Setelah partai politik dikuasai, lembaga DPR dikuasai dan media main stream dikuasai, kini sosial media pun ingin dikuasai. Ini adalah bentuk pembungkaman yang melanggar konstitusi dimana rakyat bebas bersuara termasuk bersuara melalui sosial media,” ujar Ichwan di Jakarta, Jumat (23/12).
Menurut pengamatan dia, ada ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama aparat keamanan terhadap pengguna sosial media. Dia mencontohkan seperti upaya untuk membungkam pengguna sosial media yang dianggap tidak pro pada pemerintah. Sementara semua pihak yang pro pemerintah meski juga menghina dan maupun melakukan fitnah tidak pernah ditindak.
“Ada ketidakadilan penguasa terhadap pengguna sosial media. Yang ditangkap itu hanya mereka-mereka yang kritis atau kerap bersuara keras pada pemerintah. Tuduhan pun macam-macam mulai pencemaran nama baik, penghinaan pada presiden yang entah dari mana sumbernya dianggap sebagai simbol negara. Sementara pihak-pihak yang dianggap pro pemerintah tidak pernah diapa-apakan,” tegasnya.
Dia pun mencontohkan betapa banyak pengguna sosial media memfitnah aksi demo bela Islam maupun memfitnah para ulama, habaib dan ustadz dengan berbagai cara. ”Lihat saja ada gak yang ditangkap orang yang menghina ulama seperti Habieb Rizieq dan lain-lainnya. Ada gak yang ditangkap yang menyebarkan berita fitnah tentang para ulama? Tidak ada,” jelasnya.
Saat ini diakuinya ada perang diantara para pendukung, namun menurutnya hal itu dilakukan oleh kedua belah pihak. “Memang banyak buzzer dan akun bayaran yang bermain, tapi kan tidak semuanya. Saat ini saya lihat justru masyarakat umum yang jadi aktif menggunakan sosial media menyuarakan apa yang mereka anggap benar,” himbuhnya.
Oleh karena itu dia pun menyarankan kalau memang mau menghentikan ekses negatif dari sosial media, maka seharusnya pemerintah bisa berlaku fair dengan menutup penggunaan sosial media secara total di Indonesia.
”Kalau mau mengontrol sosial media, tutup sekalian saja sosial medianya. Siapapun tidak boleh menggunakan. Kalau yang ditindak Cuma yang dianggap anti pemerintah saja yah tidak adil. Memangnya kebenaran cuma milik pihak yang pro pemerintah?,” tegasnya.
Ichwan pun mengingatkan Jokowi sendiri juga menggunakan sosial media untuk menuliskan apapun yang ingin diketahui publik. “Sekarang kan tinggal Jokowi bisa meyakinkan masyarakat dengan penggunaan sosial media. Kalau tidak dipercaya, maka munculkan kepercayaan rakyat lagi pada dirinya. Jangan membungkam orang yang kritis,” tegasnya.
Jokowi menurutnya sejak berangkat dari Walikota sampai Presiden diuntungkan dengan keberadaan sosial media. Jangan karena cyber army yang pro Jokowi saat ini kewalahan terhadap cyber army yang anti Jokowi, kemudian sweeping di sosial media dilakukan. Jokowi menurutnya juga pernah diuntungkan dengan berita-berita yang dilebih-lebihkan di sosial media terhadap dirinya.
”Jokowi mulai dari mau jadi gubernur dan presiden saya lihat justru pihak yang paling diuntungkan dengan keberadaan sosial media. Tanpa sosial media tidak mungkin Jokowi menang. Tanpa media sosial tidak mungkin Jokowi bisa begitu populernya.Segala hal tentang Jokowi dipopulerkan selain melalui media yah lewat media sosial. Kenapa ketika dipopulerkan oleh sosmed dia tidak protes?,” himbuhnya. (den/esa)
