TUNISIA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengeluhkan mahalnya biaya politik dan demokrasi di Indonesia. Keluhan itu disampaikan Fadli Zon ketika berdailog dengan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Tunisia, di Wisma Duta Kedubes Indonesia untuk Tunisia di Rue du Lac Neuchatel, Les Berges du Lac, Tunisia, baru-baru ini.
Dihadapan sekitar 50 mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang kuliah di Tunisia itu, Fadli Zon mencontohkan untuk menjadi seorang bupati atau walikota, membutuhkan dana miliaran rupiah dan untuk menjadi gubernur lebih besar lagi. Demikian juga untuk menjadi anggota DPR, dananya sangat besar. “Saya merasakan sendiri, pertarungan politik ini semakin mahal,” katanya.
Politik dan demokrasi berbiaya mahal itu kata Fadli Zon, harus segera dievaluasi. Jika tidak, dia megkhawatirkan posisi-posisi strategis dan jabatan penting hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang punya uang atau yang didukung pemodal. “Yang lebih bahaya lagi adalah, terjadi silent takeover sumber daya alam Indonesia oleh kekuatan modal tadi. Mereka dengan gampang memberi modal ke calon pemimpin, setelahnya akan dapat lesensi untuk mengelola sumber daya alam itu,” jelasnya.
Dia kemudian menceritakan pandangan politik yang berkembang di masyarakat saat ini. Banyak masyarakat menganggap bahwa politik buruk dan partai politik dianggap sebagai sumber masalah. Padahal, kata Fadli, politik dan partai politik sangat penting. Politik adalah cara untuk menyelesaikan masalah dalam dunia demokrasi. Partai politik merupakan pilar penting dalam demokrasi. ”Setiap ada peristiwa, mau revolusi atau reformasi, ujungnya pasti ada Pemilu. Nah, di Pemilu itu, pesertanya adalah partai politik, bukan LSM,” ucapnya.
Paparan Fadli ini mengundang diskusi panjang. Ariandi, salah seorang mahasiswa asal Lombok menyoroti campur aduknya urusan politik dan hukum Indonesia. Muhammad Nugraha, mahasiswa asal Aceh menyoroti lemahnya komitmen elite dalam membangun industri. Kemudian, Rahmat Ilahi, mahasiswa asal Riau mengaku risau dengan gaduhnya politik di Tanah Air.
Fadli mengakui, saat ini hukum memang masih sering menjadi sub ordinat politik. Padahal, hukum harusnya dijadikan panglima. Untuk industrialisasi, kata dia, diperlukan komitmen pemerintah untuk melaksanakannya. Sedangkan untuk kegaduhan politik, Fadli menyebut sebagai hal wajar. Yang tidak wajar adalah adanya buzzer di media sosial yang ingin membajak demokrasi.
Fadli yakin, pandangan buruk masyarakat ke politik hanyalah temporer. Sebab, politik sesungguhnya alat yang netral. ”Semakin banyak orang baik masuk politik, maka politik akan baik. Sebaliknya, semakin banyak orang kotor masuk, politik juga akan menjadi kotor,” ungkapnya. (chan)
