JAKARTA– Penguasa Turki terus melakukan pembersihan terhadap pendukung organisasi Fethullah Gulen, pasca percobaan kudeta berdarah yang dilakukan faksi Militer negeri itu beberpa pekan silam.
Pihak keamanan Turki telah melakukan pembersihan di 51 perusahaan pekan ini dan menahan sedikitnya 80 orang pendukung organisasi Gulen Seperti dilaporan kantor berita Turki, Anadolu, aparat kejahatan finansial di Istanbul menggerebek perusahaan-perusahaan yang dicurigai memberikan dukungan keuangan untuk membantu jaringan ilegal itu.
Dengan dukungan polisi anti huru-hara, penggerebekan antara lain dilakukan di perusahaan Akfa Holding dan jaringan supermarket A101 di Distrik Uskudar dan Umraniye.
Berbicara dengan syarat namanya tak disebut karena ada pembatasan untuk berbicara dengan media, seorang sumber keamanan memberitahu kantor berita Anadolu bahwa surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk 120 orang, dan dari jumlah itu 50 di antaranya, termasuk pemimpin Akfa Holding Fatih Aktas, ditahan.
Polisi mengatakan, tujuh tersangka yang tersisa berada di luar negeri. Para tahanan yang bekerja di Akfa Holding dituduh membantu pengiriman uang yang dikumpulkan sebagai bantuan amal dari pengikut gerakan Gulen antara2011 dan 2015 via Bank Asya ke organisasi-organisasi di Amerika Serikat dan Kanada.
Regulator Turki membatalkan lisensi perbankan bank Islam, Bank Asya, yang dianggap berafiliasi dengan ulama Fethullah Gulen yang sejak 1999 tinggal di Amerika Serikat sejak 22 Juli lalu.
Setelah upaya kudeta 15 Juli 26.000 orang sudah ditangkap di seluruh Turki. Tokoh bisnis senior, militer, polisi, pegawai peradilan, jaksa dan pendidik termasuk di antara mereka yang menjadi target pembersihan.
Pemerintah Turki menyatakan, telah mengalahkan upaya kudeta yang menewaskan 240 orang dan melukai 2.200 orang yang menurut mereka diorganisir para pengikut Gulen, yang mengasingkan diri di Pennsylvania sejak 1999.
Gulen dituduh memimpin kampanye lama untuk menumbangkan negara melalui penyusupan ke institusi-institusi Turki, khususnya militer, polisi dan peradilan dan membentuk apa yang dikenal sebagai negara paralel. (art)
