JAKARTA– Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi)
tidak yakin DPR sanggup menyelesaikan pembahasan 50 rancangan
undang-undang yang telah ditetapkan sebagai target selama 2016.
Jadi, keputusan DPR menambah target pembahasan RUU dari 40 RUU
pada awal tahun menjadi 50 RUU pada awal masa sidang V sangat tidak
rasional karena sampai Agustus ini baru tujuh RUU yang disahkan.
“Masih ada hutang 43 RUU prioritas 2016, sementara waktu kerja efektif
yang tersedia untuk melakukan pembahasan RUU hanya tinggal 48 hari
kerja,” ujar peneliti Formappi bidang fungsi legislasi, Lucius Karus, pekan
ini.
Rendahnya capaian kerja DPR, menurut Lucius menunjukkan instrumen
prolegnas dan RUU prioritas hanya dianggap formalitas tanpa landasan
pemikiran yang serius tentang RUU apa saja yang harus diprioritaskan
pembahasannya dalam satu tahun.
Konsep evaluasi DPR juga bisa dikatakan tidak berjalan karena
perencanaan legislasi yang dilakukan DPR tidak mengacu pada hasil
kerja tahun sebelumnya. Sepanjang 2015 DPR hanya merampungkan
pembahasan tiga diantara 40 RUU yang ditargetkan.
Suatu lembaga yang menganggap remeh pentingnya evaluasi, menurut
Lucius, adalah lembaga yang hampir pasti tidak memiliki kinerja positif.
DPR menjadi contoh lembaga besar dengan anggaran yang juga besar
namun produktivitasnya rendah.
“Inilah penyakit laten dalam perencanaan DPR yakni menetapkan target
prioritas tetapi tidak punya gereget untuk menyelesaikannya,” demikian
Lucius Karus. (art)






