JAKARTA– Untuk meningkatkan kepercayaan pasar, pemerintah harus membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kredibel dan realistis.
Dalam pertumbuhan ekonomi, Indonesia tidak terlalu bergantung dari APBN. Kontribusi PDB sekitar 15 persen dari APBN, yang paling besar justru dari konsumsi rumah tangga dan investasi.
“Bagaimana investasi didorong kalau APBN tidak kredibel dan realistis. Jadi, pemerintah harus membuat APBN yang kredibel supaya dipercaya oleh pasar,” kata anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Edy Susetyo.
Selain itu, dia juga meminta pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang berpotensi menahan laju konsumsi. Contohnya kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mengeluarkan kebijakan mengenai pelaporan transaksi kartu kredit. “Ini mengganggu laju konsumsi rumah tangga, langsung semua berhenti untuk belanja,” kata Andreas pekan.
Dia berpendapat, stabilitas dan kepastian ekonomi jauh lebih penting dalam membangkitkan ekonomi yang didapatkan dari meningkatnya investasi.
Pengamat ekonomi, Anggito Abimanyu menilai, keputusan pemerintah memangkas anggaran dua kali tahun ini merupakan akibat keteledoran dalam perencanaan APBN tahun sebelumnya yang membuat penerimaan tidak maksimal.
Pemerintah, ungkap Anggito, harus belajar dari masa lalu dan membuat perencanaan APBN yang lebih realistis. Pemangkasan anggaran yang dilakukan Sri Mulyani merupakan langkah tepat untuk menyelamatkan APBN agar defisit tidak melampaui batas maksimal 3 persen.
“Jadi lebih baik dilakukan (pemangkasan anggaran) sekarang. Dari pada akhir tahun APBN-P lagi sehingga membuat market tidak percaya,” kata Anggito. (art)
