Breaking News
HeadLineKesra

Impor Gula Saat Panen, Pemerintahan Jokowi Belum Berpihak ke Petani Tebu

×

Impor Gula Saat Panen, Pemerintahan Jokowi Belum Berpihak ke Petani Tebu

Sebarkan artikel ini

JAKARTA– Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum berpihak kepada petani tebu di tanah air. Mereka terpukul karena saat petani tebu panen, pemerintah malah melakukan impor gula.

Karena itu, ribuan petani tebu di Jawa Timur yang mengaku terpukul dengan kebijakan pemerintah tersebut menggelar aksi menolak impor gula di Jawa Timur. Mereka berjalan kaki dan orasi dari Gedung DPRD Provinsi Jalan Indrapura menuju Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan Surabaya, Senin (15/8).

“Masuknya gula impor membuat petani gula menjerit. Masyarakat lebih memilih gula impor ketimbang gula lokal,” kata Ketua Umum Dewan Pembina Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Arum Sabil di sela aksi.

Massa yang datang ke lokasi membawa tanaman tebu dan mengibarkan bendera merah putihtersebut berharap Gubernur Jatim Soekarwo menjadi pelopor penolakan gula impor ke Jatim, bahkan Tanah Air sesuai janjinya kepada petani tebu Jatim. “Kami berharap Gubernur, Kapolda dan Bea Cukai menjadi pelopor penolakan masuknya gula mentah,” ucap Arum.

Dalam aksi itu, massa juga meminta pemerintah menutup pabrik gula PT KTM di Lamongan yang disebutnya membuat membanjirnya gula impor di Jatim.

Data APTRI, produksi gula di Jatim surplus. Gula dari petani tebu Jatim mampu menghasilkan 1,25 juta ton gula setahun. Jumlah itu melebihi konsumsi warga Jatim setiap tahun sekitar 650.000 ton. Jadi, surplus 600.000 ton.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf yang menemui massa di halaman Kantor Gubernur mengaku sepakat dengan tuntutan petani dan berjanji meninjau pabrik gula yang disebut tidak bekerja sesuai regulasi.
“Bila perlu, kami investigasi ke pabrik gula KTM, apa benar melakukan impor,” kata Gus Ipul, sapaan akrab wakil gubernur ini.

Jika dalam investigasi itu ditemukan ada impor gula, kata dia, Pemprov mengusulkannya ke Pemerintah Pusat menutup operasional PT KTM di Lamongan.

“Intinya, Pemprov Jatim berkomitmen menghadirkan kemandirian pangan. Peraturan harus ditegakkan dan setuju bahwa kesejahteraan petani serta perlindungan konsumen menjadi yang utama,” demikian Saifullah Yusuf. (art)

Komentar