JAKARTA– Pemerintah dan MPR RI, Senin (15/8) membahas perkembangan ekonomi nasional ditengah ekonomi global yang melambat belakangan ini, APBN Perubahan serta Undang-undang Tax Amnesty yang mengakibatkan pemotongan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017.
Pemerintah diwakili Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya, sedangkan dari MPR RI selain Zulkifli Hasan juga ikut Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid dan Mahyudin didampingi sepuluh pimpinan fraksi MPR RI.
“Saya sampaikan terima kasih atas undangan pimpinan MPR RI untuk melakukan pertemuan ini guna membahas perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Sehingga harus ada pemotongan anggaran APBN 2017 maupun APBD,” tegas Sri Mulyani usai pertemuan dengan MPR RI, Senin (15/8).
Pada prinsipnya, kata Sri Mulyani, harus ada berbagai penyesuaian dari perdagangan nasional maupun internasional, impor dan ekspor yang semua berpengaruh kepada pendapatan negara.
“Pendapatan negara diprediksi hanya Rp 218 triliun dari pajak, termasuk dari pengampunan pajak (tax amnesty). Itu tentu dibawah target, maka harus ada penyesuaian di kementerian negara maupun daerah,” kata Sri yang juga anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut
Namun, buat program prioritas tidak ada pemotongan seperti untuk pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, kesehatan dan sosialiasi empat pilar MPR RI.
Sosialisasi empat pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) tetap jalan, karena penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Jadi, MPR RI tetap menjalankan fungsinya. Alhamdulillah MPR RI mendukung untuk pengembalian pengelolaan negara dengan baik, yang tetap ambisius tapi proporsional,” demikian Sri Mulyani. (art)
