Breaking News
HeadLinePolhukam

Turki Skor Ribuan Staf Urusan Agama

×

Turki Skor Ribuan Staf Urusan Agama

Sebarkan artikel ini

JAKARTA– Turki menskors 2.500 lebih staf lembaga urusan agama dalam pembersihan terbaru pekan ini setelah upaya kudeta menggulingkan pemerintahan Turki yang dipilih melalui pemilu.
Kudeta dari faksi militer, 15 Juli itu gagal dan penguasa Turki menuduh ulama Fethullah Gulen yang tinggal di Amerika Serikat berada dibalik upaya penggulingan pemerintahan Turki tersebut.

Direktorat Urusan Agama, Diyanet menyatakan, 2.560 orang telah diskors dalam gelombang terbaru pembersihan sehingga jumlah pegawai yang diberhentikan menjadi 3.672 sejak 15 Juli.

Diyanet yang langsung berhubungan dengan kantor perdana menteri dibentuk untuk mengontrol agama di Turki modern yang sekuler. Lembaga itu memiliki anggaran yang lebih besar dibandingkan kebanyakan kementerian, termasuk Kementerian Kesehatan dan mengurusi hampir 80.000 masjid di negara yang mayoritas penduduknya Muslim itu.

Diyanet, yang memiliki 100.000 staf termasuk para imam, tidak menyebutkan secara rinci siapa saja yang diberhentikan. Lembaga itu menyatakan “komisi yang dibentuk untuk tujuan ini (menemukan simpatisan Gulen) masih melanjutkan kerja keras.”

Gulen dituduh Ankara memerintahkan upaya kudeta yang terjadi ketika militer berusaha menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan dari kekuasaan tanpa hasil.

Namun, Gulen yang memimpin gerakan Hizmet membantah tuduhan itu dan pengacaranya mengatakan bahwa Turki gagal memberikan “sedikit saja” bukti yang mendukung klaimnya.

Sejak 15 Juli puluhan ribu orang dari militer, kehakiman, pegawai negeri sipil dan pendidikan yang diduga berkaitan dengan gerakan itu diberhentikan dari pekerjaan mereka atau ditahan.

Menteri Kehakiman Bekir Bozdag mengatakan pada Selasa bahwa sekitar 16.000 sudah dikembalikan ke tahanan sementara 6.000 orang lainnya dalam penahanan menunggu persidangan awal pengadilan.

Perdana Menteri Binali Yildirim mengatakan 25.000 guru dan polisi baru akan dipekerjakan setelah pembersihan guna mengisi lowongan di lembaga-lembaga negara, demikian menurut warta kantor berita AFP. (art)

Komentar