JAKARTA– Pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat tidak bijak dalam mengurus perekonomian nasional. Hal itu dibuktikan dengan masuknya 30.000 ton garam dari Australia ke pelabuhan Cirebon.
Padahal, kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota dan Kabupaten Cirebon serta Indramayu, Miryam S Haryani, Kabupaten Cirebon adalah salah daerah penghasil Garam di tana air.
“Kebetulan petani garam di daerah ini tengah panen. Dan, garam mereka menumpuk karena tidak laku di jual. Dalam kondisi itu malah Garam impor masuk,” kata anggota Komisi V DPR RI ini.
Miryam S Haryani yang melakukan kunjungan ke Pelabuhan Cirebon pekan ini mengaku terkejut melihat adanya garam dari Australia masuk di Pelabuhan Cirebon.
“Saya terkejut karena Pelabuhan Cirebon menerima garam impor untuk industri, disaat petani garam di Cirebon karena hasil garamnya tidak laku dijual. Mestinya pemerintah bijak, jangan binasakan petani garam di Cirebon dengan mendatangkan garam impor melalui Pelabuhan,” kata dia.
Cirebon merupakan salah satu daerah penghasil garam terbesar di Pulau Jawa sehingga tidak sepatutnya ada impor garam. Harusnya pemerintah memberikan subsidi kepada petani garam di Cirebon, untuk bisa membuat garam industri dan mendorong untuk bisa menunjang industri yang ada.
“Bukan melakukan impor besar-besaran dari luar negeri. Ini tentu merugikan petani garam di Cirebon,. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Cirebon penghasil garam, tapi di Pelabuhannya ada garam impor dari Australia, saya kaget, dimana pemerintah.”
Menurut dia, kebijakan impor garam disaat petani garam sedang mengalami kerugian besar akibat banyak yang tidak bisa dijual, merupakan keputusan yang tidak tepat. Pemerintah harusnya memaksimalkan petani lokal yang sudah ada.
Kepala KSOP Cirebon Rivolindo membernarkan bahwa kapal tongkang yang bersandar di Pelabuhan Cirebon mengangkut garam impor dari Australia dan ada sekitar 30 ribu ton garam yang diangkut untuk industri Jawa Barat tersebut.
Garam impor itu untuk industri bukan merupakan garam konsumsi dan pengirimannyapun tidak dilakukan secara rutin, melainkan sesuai kebutuhan saja. “Yang mengatur itu Pelindo, jadi saya tidak faham lebih jelas, tapi tidak rutin pengirimannya, hanya kalau dibutuhkan saja.” (art)
