JAKARTA– Kudeta bertentangan dengan tatanan demokrasi. Karena itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengecam tindakan salah satu faksi dalam militer Turki yang melakukan kudeta terhadap pemilihan yang dipilih rakyat negeri itu secara demokratis.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menanggapi kudeta yang terjadi di Turki Jumat (15/7) malam waktu setempat atau Sabtu pagi-WIB.
“Fraksi PKS mengecam tindakan faksi militer Turki itu yang jelas-jelas berseberangan dengan tatanan demokrasi yang sudah berjalan dengan baik selama hampir dua dasawarsa terakhir,” kata Jazuli Juwaini kepada Parlementaria.com, Minggu (17/7).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten tersebut menolak kudeta dan menilai tindakan itu adalah kuno yang nantinya bakal menghadirkan konflik berkepanjangan sehingga mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat sipil di Turki.
Turki modern, kata anggota Komisi III DPR RI tersebut, memiliki sejarah panjang aksi-aksi kudeta. Terakhir terjadi tahun 1997 yaitu kudeta militer mendepak kekuasaan demokratis yang dipimpin Perdana Menteri Necmettin Erbakan.
“Rakyat Turki yang makin maju dan moderat kian sadar akan makna penguatan demokrasi. Dan di bawah pemerintahan Erdogan demokratisasi kian kokoh hingga empat kali pemilu.”
Menurut Jazuli, Turki harus melampaui masa-masa kelamnya, baik krisis ekonomi ataupun bayang-bayang kudeta militer. Pemerintahan demokratis hari ini adalah yang menyelamatkannya sejak krisis ekonomi 2001, juga mendapat dukungan 40 persen lebih dalam empat kali pemilu. “Wajar kalau negara-negara sahabat Turki stabil karena juga menguntungkan secara internasional,” kata dia.
Jazuli bersyukur saat mendapatkan kabar bahwa kudeta itu digagalkan pemerintah yang sah dan didukung rakyat. Karena itu, dia memberikan apresiasi yang besar kepada pemimpin dan elemen masyarakat di Turki atas keberhasilan tersebut. “Kami berharap demokrasi di Turki kini dan di masa yang akan datang semakin kokoh dan stabil,” harap Jazuli.
Dia percaya pemerintah Turki dapat mengatasi masalah dengan membuka lebar kanal komunikasi yang baik dengan berbagai potensi dan kekuatan. Di era demokrasi seperti sekarang, militer harus bersatu dengan rakyat dan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan bangsa dan negara yang kuat bukan terjebak dengan politik praktis.
Jazuli mendorong pemerintah Indonesia untuk proaktif dalam menghadirkan perdamaian dunia dengan “civil society” dan penegakan sendi demokrasi, dengan memastikan bahwa Warga Negara Indonesia (WNI) di Turki tidak terkena masalah pascakudeta militer yang gagal tersebut. (art)
