JAKARTA– Pemerintah harus mewaspadai manajemen waktu bongkar muat ‘dwelling time’ agar barang ilegal tidak masuk ke pasar dalam negeri yang otomatis merugikan perekonomian Indonesia.
Peringatan itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/7). “Barang-barang ilegal kini banyak masuk ke pasar nasional akibat tak terkendalinya manajemen dwelling time barang di pelabuhan internasional di seluruh Indonesia. Dwelling time yang diperketat oleh pemerintah pusat ternyata jadi sumber masalah maraknya barang ilegal,” kata Bambang.
Selama ini, kata Bambang, penyelundupan barang selalu dikambinghitamkan oleh pemerintah, padahal ia berpendapat bahwa “dwelling time” sumber masalahnya.
Mestinya, “dwelling time” dibiarkan saja bekerja sesuai alurnya, tanpa harus diperketat karena akibat pengetatan tersebut dinilai membuat para petugas pelabuhan juga bekerja terburu-buru.
“Pemerintah meminta dwelling time diperpendek. Padahal, dweeling time menjadi agak lama, akibat banyaknya pengiriman barang impor yang tidak disertai oleh dokumen yang benar, sehingga ditempatkan pada posisi zona kuning dan merah. Hal itu membuat petugas di pelabuhan internasional menjadi takut untuk mencegah barang-barang itu lama berada di pelabuhan.”
Selain persoalan dwelling time, kata Bambang, masalah lain yang jadi sumber masalah juga adalah banyaknya pelabuhan internasional di Tanah Air, yaitu 141 pelabuhan.
“Pelabuhannya menggunakan kata internasional. Namun, petugasnya tak memenuhi syarat kualifikasi, bahkan kekurangan petugas. Kondisi pelabuhan internasional yang banyak dan tidak terjaga itulah, menjadi pintu masuk barang-barang impor ilegal. Padahal, pelabuhan internasional tak perlu banyak di satu negara.”
Bambang memaparkan, di Amerika Serikat pelabuhan internasionalnya hanya lima, begitu pula di Kanada, dan Uni Eropa yang memiliki banyak negara hanya memiliki tujuh pelabuhan internasional. (art)
