JAKARTA– Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai pemrintahan (eksekutif-red) saat ini cenderung tidak mau dikontrol sehingga segala kebijakan dan keinginannya diharapkan untuk dimaui – diikuti DPR RI.
Untuk itu, perlu dibangun sistem parlemen modern, parlemen yang sama-sama kuat dengan pemerintah untuk saling control demi terwujudnya rakyat, yang juga modern. “Parlemen modern itu harus didukung parpol yang modern, professional,” kata Fahri dalam acara buka puasa bersama dengan wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (27/6/2016).
Hanya saja, kata politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, parpol saat ini tidak dibangun dengan warna ideologi politik yang jelas. Bahkan kalah dengan jebakan survei – popularitas seseorang dalam Pilkada dan Pemilu. Jadi, tidak ada demokrasi tanpa penguatan parpol,” tegas Fahri.
Kecenderungan pemerintah yang tidak mau dikontrol, kata wakil rakyat tiga periode ini, tampak antara lain dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang menurut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat ini, justru pembahasannya lebih menekankan kepada keinginan dan hasrat, bukan akal sehat. Sebab, kalau secara akal sehat, berbahaya dampak dari RUU tersebut.
“Itu memang godaan-godaan dalam berkuasa. Dimana semua keinginannya diikuti dan itu terjadi di seluruh belahan dunia ini sehingga dibutuhkan parlemen yang kuat. Hanya saja, tidak mudah meyakinkan masyarakat, karena DPR RI diidentikkan dengan hanya ngomong doang dan banyak korupsi,” kata politisi yang dikenal kritis ini.
Karena itu, kata Fahri, saat ini ada trend pemerintah tidak mau diawasi DPR RI dan sebaliknya menginginkan DPR RI itu mengikuti saja kemauan pemerintah. Bahkan simplisistis pmeirntah itu bisa mempengaruhi DPR RI, pers dan ormas.
“Jadi, kita harus waspada dan memang diperlukan DPR RI yang kuat. Kalau tidak, maka akan muncul kelompok ideologi ultranasionalis. Seperti Donald Trump di Amerika Serikat, partai baru AfD di German dan lain-lain.”
Fahri mengakui jika sistem rekruitmen kader di Parpol selama ini buruk, sehingga melahirkan system politik yang juga buruk. Dimana siapa saja dan apalagi memiliki modal, maka bisa menjadi pimpinan parpol. “Kalau parpol sudah menghalalkan segala cara, maka akan melahirkan oligarki, dan oligarki masuk ke DPR RI,” demikian Fahri Hamzah. (art)
JAKARTA– Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai pemrintahan (eksekutif-red) saat ini cenderung tidak mau dikontrol sehingga segala kebijakan dan keinginannya diharapkan untuk dimaui – diikuti DPR RI.
Untuk itu, perlu dibangun sistem parlemen modern, parlemen yang sama-sama kuat dengan pemerintah untuk saling control demi terwujudnya rakyat, yang juga modern. “Parlemen modern itu harus didukung parpol yang modern, professional,” kata Fahri dalam acara buka puasa bersama dengan wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (27/6/2016).
Hanya saja, kata politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, parpol saat ini tidak dibangun dengan warna ideologi politik yang jelas. Bahkan kalah dengan jebakan survei – popularitas seseorang dalam Pilkada dan Pemilu. Jadi, tidak ada demokrasi tanpa penguatan parpol,” tegas Fahri.
Kecenderungan pemerintah yang tidak mau dikontrol, kata wakil rakyat tiga periode ini, tampak antara lain dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang menurut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat ini, justru pembahasannya lebih menekankan kepada keinginan dan hasrat, bukan akal sehat. Sebab, kalau secara akal sehat, berbahaya dampak dari RUU tersebut.
“Itu memang godaan-godaan dalam berkuasa. Dimana semua keinginannya diikuti dan itu terjadi di seluruh belahan dunia ini sehingga dibutuhkan parlemen yang kuat. Hanya saja, tidak mudah meyakinkan masyarakat, karena DPR RI diidentikkan dengan hanya ngomong doang dan banyak korupsi,” kata politisi yang dikenal kritis ini.
Karena itu, kata Fahri, saat ini ada trend pemerintah tidak mau diawasi DPR RI dan sebaliknya menginginkan DPR RI itu mengikuti saja kemauan pemerintah. Bahkan simplisistis pmeirntah itu bisa mempengaruhi DPR RI, pers dan ormas.
“Jadi, kita harus waspada dan memang diperlukan DPR RI yang kuat. Kalau tidak, maka akan muncul kelompok ideologi ultranasionalis. Seperti Donald Trump di Amerika Serikat, partai baru AfD di German dan lain-lain.”
Fahri mengakui jika sistem rekruitmen kader di Parpol selama ini buruk, sehingga melahirkan system politik yang juga buruk. Dimana siapa saja dan apalagi memiliki modal, maka bisa menjadi pimpinan parpol. “Kalau parpol sudah menghalalkan segala cara, maka akan melahirkan oligarki, dan oligarki masuk ke DPR RI,” demikian Fahri Hamzah. (art)
