JAKARTA– Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma’ruf Cahyono mengatakan, ilmu sosial memberikan kontribusi yang positif buat tumbuh kembang ke-Indonesiaan yang berbasiskan Empat Pilar yakni konstitusi, ideologi, kebhinekaan dan berpotensi mengikat kesatuan (NKRI).
Itu disampaikan Maruf saat memberikan sambutan dalam acara Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat soal “Ilmu Sosial di Indonesia Perkembangan dan Tantangan dan buku berjudul Krisis Budaya”, seperti keterangan tertulis MPR, Jumat (22/4).
Namun, anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Syaifudin menyebut bahwa perkembangan ilmu sosial dalam perspektif kenegaraan masih memprihatinkan. Buktinya, saat ini Indonesia mengalami kesenjangan cukup mendasar dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
“Saya sangat merasakan ada problem dalam ilmu sosial di Indonesia. Sebab, dari zaman Orde Baru sampai sekarang, ternyata tidak ada perkembangan yang signifikan,” ujar alumni ITB ini.
Kondisi ini menurut wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil)Kalimantan Timur itu, bisa jadi karena terbatasnya anggaran untuk mengembangkan ilmu-ilmu sosial. Hal ini berdampak pada terjadinya kesenjangan dengan kebijakan pemerintah saat ini.
Pada kesempatan serupa peneliti dari Litbang DPR Sali Susiana, menyebutkan selain berperan dalam pengambilan kebijakan, ilmu sosial juga berperan dalam proses legislasi.
Menurut Sali, sebenarnya setiap wakil rakyat memiliki para penelitinya untuk membantu membuat kebijakan kebijakan publik berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada evident based dan research based.
Sedangkan peneliti dari LIPI, Nina Widyawati memaparkan ilmu sosial mempunyai empat tipe yakni tipe profesional, kritis, yang berada di dalam ranah akademik sedangkan tipe kebijakan dan publik berada dalam ranah non akademik.
Tipe profesional dan kebijakan mengacu pada penggunaan ilmu sosial sebagai instrumen sedangkan kritis dan publik mengacu pada pengetahuan yang reflektif. “Bila salah satu tipe saja yang menonjol yang akan dirasakan adalah ketimpangan dan kesenjangan,” kata dia. (art)
