JAKARTA– Indonesia sudah berada dalam kondisi darurat narkotika. Kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia bakal kehilangan satu generasi seperti yang dialami China ketika pihak Barat memerangi negeri Tirai Bambu itu dengan candu.
“Apa yang dialami China itu tidak boleh terjadi di Indonesia. Karena itu, MPR RI siap membantu untuk memperkuat Badan Nakotika Nasional (BNN) dalam memberantas narkoba seperti yang dilakukan lembaga ini terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan ketika berkunjung ke Kantor BNN, Jumat (4/3).
Masalah ini, lanjut Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini didampingi Wakil Ketua MPR RI, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid serta pimpinan Fraksi PPP MPR RI dan Sekjen MPR RI, Ma’ruf Cahyono, akan kami bicarakan dalam rapat konsultasi antar delapan lembaga tinggi negara dan presiden. “BNN harus diperkuat seperti KPK,” ulang Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II tersebut.
Salah satu langankah yang harus dilakukan adalah meningkatkan status BNN dari posisi sekarang yang hanya setingkat dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) ke posisi lebih baik sehingga BNN dapat bergerak lebih leluasa dalam usaha untuk memerangi narkoba.
“Kita harus berjuang agar BNN menjadi lead dari lembaga yang ada. Kalau bisa setara dengan KPK. Tidak berdaya kalau (BNN) hanya eselon satu. Kecepatan daya rusak 60 jaringan narkoba dahsyat sekali. Narkoba sudah seperti hantu di negeri ini.”
Zulkifli mengapresiasi kinerja BNN selama ini dalam memerangi narkoba. “Saya kira bukan hanya tugas BNN, tetapi kita semua. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Budi Waseso, kita bisa menemukan cara paling tidak mengurangi (narkoba),” tambah Ketua MPR RI ini.
Dalam kesempatan itu, Kepala BNN, Budi Waseso, mengakui keterbatasan jumlah personil menjadi hambatan pemberantasan narkoba di Indonesia. “Kekuatan kami 4.600 orang, idealnya 74.000. Ini sangat jauh dari kemampuan jumlah. Dari 250 juta penduduk Indonesia, 125 juta di antaranya merupakan usia produktif. Bagaimana BNN bisa menjaga 125 juta manusia ini terhadap narkoba?,” kata dia.
Tak hanya itu, BNN juga mengalami keterbatasan sarana dan prasarana, lalu teknologi. Sementara target rehabilitasi 100 ribu orang di 2015 tidak berhasil.
Ini karena belum ada standarisasi program dan metode rehabilitasi di Indonesia. “Rehabilitasi tahun lalu 100.000 orang (penyalahguna narkoba) tidak berhasil. Karena belum adanya standarisasi program dan metode rehabilitasi yang berlaku di Indonesia. Ini perlu kami evaluasi,” tutur Budi Waseso yang akrab dengan pangilan Buwas itu.
Lebih jauh dikatakan, Indonesia sudah dalam kondisi darurat narkoba dengan jumlah kematian 50 orang per hari karena barang haram ini.”Sekitar 5 juta dari penyalahguna narkoba, 40-50 orang per hari meninggal karena narkoba.”
Dikatakan, kerugian negara akibat narkoba mencapai Rp63,1 triliyun. Sementara di Indonesia diketahui sekitar 60 jaringan yang beroperasi. Ini berarti rata-rata Rp 1 triliyun tiap jaringan. (art)
JAKARTA– Indonesia sudah berada dalam kondisi darurat narkotika. Kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia bakal kehilangan satu generasi seperti yang dialami China ketika pihak Barat memerangi negeri Tirai Bambu itu dengan candu.
“Apa yang dialami China itu tidak boleh terjadi di Indonesia. Karena itu, MPR RI siap membantu untuk memperkuat Badan Nakotika Nasional (BNN) dalam memberantas narkoba seperti yang dilakukan lembaga ini terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan ketika berkunjung ke Kantor BNN, Jumat (4/3).
Masalah ini, lanjut Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini didampingi Wakil Ketua MPR RI, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid serta pimpinan Fraksi PPP MPR RI dan Sekjen MPR RI, Ma’ruf Cahyono, akan kami bicarakan dalam rapat konsultasi antar delapan lembaga tinggi negara dan presiden. “BNN harus diperkuat seperti KPK,” ulang Menteri Kehutanan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II tersebut.
Salah satu langankah yang harus dilakukan adalah meningkatkan status BNN dari posisi sekarang yang hanya setingkat dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) ke posisi lebih baik sehingga BNN dapat bergerak lebih leluasa dalam usaha untuk memerangi narkoba.
“Kita harus berjuang agar BNN menjadi lead dari lembaga yang ada. Kalau bisa setara dengan KPK. Tidak berdaya kalau (BNN) hanya eselon satu. Kecepatan daya rusak 60 jaringan narkoba dahsyat sekali. Narkoba sudah seperti hantu di negeri ini.”
Zulkifli mengapresiasi kinerja BNN selama ini dalam memerangi narkoba. “Saya kira bukan hanya tugas BNN, tetapi kita semua. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Budi Waseso, kita bisa menemukan cara paling tidak mengurangi (narkoba),” tambah Ketua MPR RI ini.
Dalam kesempatan itu, Kepala BNN, Budi Waseso, mengakui keterbatasan jumlah personil menjadi hambatan pemberantasan narkoba di Indonesia. “Kekuatan kami 4.600 orang, idealnya 74.000. Ini sangat jauh dari kemampuan jumlah. Dari 250 juta penduduk Indonesia, 125 juta di antaranya merupakan usia produktif. Bagaimana BNN bisa menjaga 125 juta manusia ini terhadap narkoba?,” kata dia.
Tak hanya itu, BNN juga mengalami keterbatasan sarana dan prasarana, lalu teknologi. Sementara target rehabilitasi 100 ribu orang di 2015 tidak berhasil.
Ini karena belum ada standarisasi program dan metode rehabilitasi di Indonesia. “Rehabilitasi tahun lalu 100.000 orang (penyalahguna narkoba) tidak berhasil. Karena belum adanya standarisasi program dan metode rehabilitasi yang berlaku di Indonesia. Ini perlu kami evaluasi,” tutur Budi Waseso yang akrab dengan pangilan Buwas itu.
Lebih jauh dikatakan, Indonesia sudah dalam kondisi darurat narkoba dengan jumlah kematian 50 orang per hari karena barang haram ini.”Sekitar 5 juta dari penyalahguna narkoba, 40-50 orang per hari meninggal karena narkoba.”
Dikatakan, kerugian negara akibat narkoba mencapai Rp63,1 triliyun. Sementara di Indonesia diketahui sekitar 60 jaringan yang beroperasi. Ini berarti rata-rata Rp 1 triliyun tiap jaringan. (art)
