JAKARTA– Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengajak masyarakat melaksanakan dan mendukung program sosialisasi empat pilar MPR RI agar hal ini tidak hanya dibicarakan, tapi juga dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu, kata Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu, MPR RI meminta pemerintah membentuk badan sosialisasi seperti BP7 di era pemerintahan Soeharto sehingga program pembangunan ini memiliki arah.
“Sekarang ini masyarakat kita begitu gampang bertikai, bahkan antar aparat negara juga saling serang, saling tembak, padahal semua itu bertentangan dengan empat pilar MPR RI, dan tidak boleh diteruskan. Jadi, sosialisasi ini penting dan kemampuan MPR RI sangat terbatas,” kata Zulkifli Hasan, Kamis (5/11).
Sedangkan desakan MPR agar pemerintah segera membentuk badan seperti BP7 itu disebabkan sosialisasi yang dilakukan MPR terbatas dan tidak sampai menyentuh masyarakat bawah.
Menyangkut sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Zulkifli banyak persoalan yang harus diperbaiki. Salah satunya terkait grand design pembangunan bangsa. Dulu, di era Soekarno, Indonesia memiliki program pembangunan dengan nama Semesta Berencana, sedangkan di era Soeharto dikenal Repelita.
Namun, sejak reformasi, Indonesia tidak memiliki arah pembangunan yang berkelanjutan. Setiap pergantian kepemimpinan setiap itu pula terjadi perubahan arah pembangunan. Sehingga pembangunan yang ebelumnya sudah berjalan bisa berhenti ditengah jalan, karena periode kepemimpinannya sudah selesai.
“Kita sudah memilih secara bulat NKRI sehingga siapapun kita adalah Indonesia. Karena itu tidak boleh lagi ada pertengkaran yang menimbulkan perpecahan. Kalau ada masalah maka harus dimusyawarahkan dengan mengedpeankan etika. Jadi, sekarang kedaulatan ada di tangah rakyat, sehingga tugas lembaga negara dan pemerintah adalah untuk melayani rakyat,” demikian Zulkifli Hasan. (art)
