JAKARTA– Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menuding pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diskriminatif. Bahkan pemerintah bersama DPR RI telah memainkan politik transaksional dengan menganggarkan dana melalui APBN 2016 untuk pembangunan gedung baru DPR RI.
DPD RI sampai saat ini belum memiliki gedung. Sampai saat ini DPD RI masih meminjam gedung MPR RI. Anggaran untuk pembangunan gedung DPD RI juga tidak dianggarkan oleh pemerintah dalam APBN 2016.
“Pemerintah sekarang ini diskriminasif dan transaksional saja. Ada tawar menawar (dengan DPR-red), sementara kami memberikan pertimbangan yang lebih konstitusional,” kata Ketua DPD RI, Irman Gusman semalam.
Menurut senator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat tersebut, sikap diskriminatif pemerintah tersebut tampak jelas dari “ditinggalnya” DPD dalam pembahasan gedung baru. Bahkan DPR menolak proposal gedung baru DPD untuk diajukan dalam RAPBN 2016 yang dibahas sejak September lalu.
Menurut Irman, saat ini DPD menjadi satu-satunya lembaga negara yang tidak memiliki gedung. “KPK yang lembaga ad-hoc saja sudah dapat gedung baru,” jelas Irman.
Menurut dia, semenjak dibentuk 11 tahun silam, DPD menempati gedung yang dipinjam dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berada di kompleks Parlemen Senayan. “Sudah sepantasnya DPD memiliki gedung sendiri, dibandingkan DPR.”
Pada kesempatan terpisah, anggota DPD RI dari Dapil Propinsi Bali, Gede Pasek Suardika mengatakan, selama ini memang semua kebutuhan anggota DPD sudah cukup terpenuhi dengan fasilitas yang dipinjam dari MPR.
Namun, ruang rapat komite DPD sempit dan tidak mampu menampung orang banyak. “Paling keluhannya hanya soal ruang rapat yang sempit. Kadang-kadang dari pihak pemerintah sampai harus di luar karena tidak cukup tempatnya,” kata Pasek.
Harusnya, kata anggota Komisi III DPR RI 2009-2014 tersebut, pemerintah bisa saja mempertimbangkan pembangunan gedung baru DPD. “Tapi, kami juga paham dilihat dulu apakah sesuai dengan kondisi ekonomi sekarang. Kalau sudah membaik, ya dibuatkan tidak apa,” demikian Gede Pasek Suardika. (art)
