JAKARTA – Sebagai bupati dari daerah otonomi baru, kebijakan Hildi Hamid boleh dikatakan barani dalam meningkatkan pelayanan kepada warga Kabupatan Kayong Utara, Kalimantan Barat. Dia lebih mementingkan pelayanan kepada masyarakat dari pada membangun rumah dinas bupati.
Kabupaten Kayong Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007. Namun sampai sekarang belum dibangun rumah dinas bupatinya. Bahkan kantor bupatinya belum selesai dibangun karena anggaran APBD-nya lebih diperioritaskan untuk pelayanan masyarakatnya.
“Sampai sekarang belum dibangun rumah dinas bupati dan beruntung pak Oesman (Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang –red) mau meminjamkan rumahnya ini,” kata Hildi kepada peserta Press Gathering Wartawan Parlemen yang turut didampingi Oesman Sapta, di Sukadana, Sabtu (24/10).
Sejak terpilih sebagai bupati Kayong Utara tahun 2008, Hildi langsung membuat gebrakan dengan menggratiskan biaya pendidikan dan pengobatan bagi masyarakat Kayong Utara. Di awal menjadi bupsti, dia meluncurkan program pendidikan gratis.
“Waktu itu banyak yang pesimis karena Kayong Utara yang baru dimekarkan belum memiliki infrastruktur yang mendukung. Apalagi, APBD 2009 tak sampai Rp 500 miliar. Ternyata anggapan banyak pihak itu tidak benar. Kami berhasil membuktikannya dengan sukses,” jelas Hildi.
Dia mengakui, meski biaya pendidikan digratiskan hingga SMA, masih ada masyarakat yang tidak mau bersekolah. “Di sini banyak yang tidak mau sekolah karena kebiasaan mereka main kayu selama ini. Tapi alhamdulillah sudah ada peningkatan yang dari awal yang sekolah itu hanya 16 persen dan sekarang sudah 70 persen. Memang kita perlu memotivasi mereka untuk mau bersekolah,” ujar Hildi.
Seiring dengan program pendidikan gratis yang digulirkan sejak 2009 tersebut, juga dibangun gedung-gedung sekolah baru, baik SMP maupun SMA. Program pendidikan gratis tersebut tetap berjalan hingga sekarang dan menjadi unggulan Kayong Utara.
Bahkan memasuki periode kedua menjadi Bupati Kayong Utara, Hildi memberikan beasiswa bagi warga Kayong Utara yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Beasiswa diberikan kepada 10 orang setiap desa. Di kayong Utara ada 43 desa. Dengan demikian ada 430 putra-putri terbaik Kayong Utara yang masuk perguruan tinggi setiap tahun. “Merka ada yang kuliah di pulau Jawa yang sepenuhnya kita biayai,” kata Hildi.
Gebrakan Hildi bukan saja membuat program pendidikan gratis, tapi juga memberikan pelayanan kesehatan gartis bagi warga. Setiap warga Kayong Utara yang berobat dilayani dengan gratis. Bahkan yang berobat di luar Kayong Utara juga ditanggung biaya pengobatannya.
Seiring dengan lahirnya Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara membayar premi asuransi BPJS Kesehatan tersebut. “Sekitar 89 persen, premi asuransi BPJS masyarakat di sini kita menanggung,” ungkap Hildi yang merupakan sepupu dari Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang tersebut. (chan)
