JAKARTA-Pakar Sosilogi Hukum dari Universitas Gadjah Mada Nur Hasan Ismail mengungkapkan lembaga-lembaga baru pasca reformasi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya membangun sinergisitas dengan lembaga lama. Hal ini demi membangun demokrasi yang lebih baik.
“Namun sayangnya hal itu belum terjadi di Indonesia dalam era demokrasi ini. Lembaga lama dan baru tidak mampu bersinergi. KPK belum mampu bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan,” katanya dalam diskusi “Menimbang Eksistensi KPK” bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Jakarta, Kamis (20/8).
Yang terjadi saat ini justru sebaliknya, kata Nurhasan, banyak pihak cenderung mendukung lembaga baru dan memojokkan lembaga yang lama. “LSM lebih cenderung membela lembaga baru seperti KPK layaknya istri muda yang mendapatkan perhatian lebih dbandingkan istri tua,” ujarnya.
Guru besar FH UGM ini menambahkan setiap kali ada kritik atau komentar terkait KPK yang negatif selalu dikaitkan dengan pelemahan KPK. Padahal kritik itu baik untuk mengontrol agar semua berjalan dalam koridor yang ada. “Kritik tidak dianggap sebagai sebuah kontrol. Padahal ini penting agar bisa berjalan efisien dalam menjalankan fungsinya,” ucap dia lagi.
Mestinya, lanjut Nurhasan, KPK harus berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan kalau mau pemberantasan korupsi berjalan efektif. ”Kalau tanpa kejaksaan dan polri, KPK tidak akan mampu,” tegasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menegaskan sudah ada kesepakatan di DPR bahwa bahwa keberadaan lembaga anti rasuah harus dibubarkan. Alasannya peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah melenceng dari tujuan pendiriannya. Saat ini tinggal menunggu sikap keberanian Presiden Jokowi untuk membubarkannya. “Pidato Ibu Megawati pada Hari Konstitusi tentang KPK sudah jelas, kalau KPK harus dibubarkan.Makanya kalau Jokowi tidak terhentak dengan pidato tersebut, maka ada sesuatu yang salah,” katanya dalam diskusi “Menimbang Eksistensi KPK” di Jakarta, Kamis (20/8).
Oleh karena itu, lanjut Fahri, Presiden Jokowi jangan lagi memikirkan pencitraan, tapi bagaimana memikirkan kepentingan besar bangsa ini.
Fahri pun membandingkan sikap KPK yang tidak berani menanggapi pernyataan Megawati tersebut dengan pernyataannya yang sempat dilontarkannya pada 2011 lalu tentang pembubaran KPK. ”Dulu ketika saya usulkan mereka ngamuk-ngamuk, tapi ketika seorang ibu menegur, mereka pun santun,” tambahnya.
